Kukuh Yudha Karnanta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/82_menuju-3340066448.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Jika 2024 adalah momen terpenting dalam transisi tata kelola negara yang ditandai dengan pemilu serentak, akankah tahun 2025 juga menjadi momen tahun baru bagi tata kelola kebudayaan Jatim? PERTANYAAN itu patut disampaikan karena di tahun 2024, untuk kali pertama, tata kelola kebudayaan Jatim memiliki pijakan hukum paling komprehensif. Yakni, Peraturan Daerah No 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Di aras nasional, tak lama berselang, Perpres No 115 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025&ndash;2030 terbit, menyusul kemudian Perpres No 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan yang kini berdiri terpisah dari urusan lain. Substansi dan tujuan pokok tiga regulasi di atas adalah memastikan tata kelola dan ekosistem pemajuan kebudayaan berjalan produktif dan berkelanjutan demi meneguhkan kebudayaan bangsa, baik di ranah lokal maupun global. Untuk diketahui, sejak UU Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017 disahkan &ndash;UU pertama dalam tata kelola kebudayaan nasional&ndash; ada beragam respons terhadapnya. Di Jawa Timur, misalnya, respons terhadapnya terindikasi dari fakta bahwa dari 38 kota/kabupaten, yang memiliki regulasi terkait kebudayaan hanya sejumlah 27 kota/kabupaten, sedangkan 11 sisanya belum memiliki atau masih dalam proses penyusunan. Dari 27 kota/kabupaten tersebut, sejauh ini baru empat yang regulasinya secara eksplisit bernama pemajuan kebudayaan, yakni Kabupaten Lamongan, Tuban, Gresik, dan Trenggalek. Sisanya, mayoritas bernama peraturan tentang pelestarian seni tradisional, warisan budaya lokal, adat istiadat, atau pelestarian cagar budaya. Padahal, sasaran pemajuan kebudayaan meliputi juga manuskrip, bahasa, tradisi lisan, ritus, permainan dan olahraga tradisional, serta pengetahuan dan teknologi tradisional seperti termaktub sebagai sepuluh objek pemajuan kebudayaan (OPK) dalam UU. Hal tersebut bermakna setidaknya dua hal, yakni masih belum meratanya pemahaman terhadap sasaran pemajuan kebudayaan, atau belum solidnya komitmen terhadap tata kelola kebu_dayaan dengan menerbitkan regulasi serupa di wilayah administratifnya. Penetapan reog Ponorogo sebagai warisan budaya takbenda (WBTb) dunia oleh UNESCO di pengujung 2024 layak diapresiasi tinggi. Namun, patut dicatat dari 5.187 OPK yang dimiliki Jatim, baru 112 yang ditetapkan sebagai WBTb nasional pada 2024. Demikian juga indeks pembangunan kebudayaan (IPK) Jatim masih berada di angka 59,38, jauh di bawah Bali (71,36), Jogjakarta (67,90), bahkan masih di bawah Jawa Tengah (60,89), Kalimantan Tengah (60,89), dan Kepulauan Riau (59,8). Untuk diketahui, IPK adalah tolok ukur resmi pemerintah pusat yang didasarkan pada tujuh variabel, yakni ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, literasi, dan gender (ipk.kemdikbud.go.id). Dengan modal setidaknya sepuluh sub kebudayaan (Arek, Mataraman, Pandalungan, Tengger, Osing, Madura, Madura Kepulauan, Panaragan, Samin, dan Bawean), apa yang mesti diakselerasi agar pembangunan kebudayaan Jatim tak hanya baik secara statistik, melainkan juga apik secara praktik dalam tumbuh kembang ekosistem kebudayaan? Menjalani 2025 Memulai tahun 2025, setidaknya ada tiga poin yang dapat diusulkan. Pertama, perlunya navigasi, yakni peta jalan pemajuan kebudayaan Jatim. Selama ini, tata kelola kebudayaan seolah berjalan alamiah, dalam arti ada atau tiada pemerintah, seakan-akan tak berdampak signifikan. Sebagai kesatuan ide, praktik, dan produk, norma dan nilai kebudayaan memang tidak perlu diintervensi karena secara alamiah berurat nadi dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketika berbicara tata kelola kebudayaan, tentu dibutuhkan pedoman, rencana aksi, evaluasi, serta luaran yang berdampak positif bagi ekosistem kebudayaan. Karena itu, kerja tata kelola kebudayaan selayaknya tidak boleh terjebak semata pada program-program rutin demi memenuhi target kinerja birokrasi seperti selama ini banyak terjadi. Melainkan, berbasis visi dan kebutuhan seperti apakah ekosistem kebudayaan di tahun-tahun mendatang. Misalnya, di tengah merebaknya AI atau kecerdasan buatan menggantikan berbagai profesi dalam bidang seni, bagaimanakah negara hadir untuk di satu sisi memberi pelindungan bagi para pegiat seni, dan di sisi lain tidak alergi pada perkembangan teknologi. Kedua, perlunya kolaborasi, yakni penguatan partisipasi publik. Sukar dimungkiri tata kelola dan ekosistem kebudayaan Jatim masih bersifat top-down, alih-alih bottom-up. Lembaga-lembaga kebudayaan seperti komunitas, asosiasi, lembaga adat, dewan kesenian atau kebudayaan di kota/kabupaten cenderung belum memiliki posisi pasti dan berkelanjutan dalam tata kelola kebudayaan. Bahwa sebagian dari mereka ada dan dilibatkan dalam tata kelola, itu memang terjadi. Namun, apakah pelibatan itu berdasarkan sistem yang solid dan ajeg, ataukah lebih kepada kerja sporadis dan tentatif semata, di situlah pokok permasalahannya. Ketiga, perlunya penguatan kelembagaan. Yakni, adanya regulasi pemajuan kebudayaan di tiap kota/kabupaten serta komitmen bahwa tata kelola kebudayaan tidak bercampur dengan urusan lain seperti saat ini. Tak jarang, kebudayaan bernaung dalam satu dinas dengan urusan pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, bahkan kepemudaan dan keolahragaan. Bahwa di hilir kebudayaan menjadi roh pendidikan serta dapat dikemas dalam pariwisata dan ekonomi kreatif, itu mutlak perlu. Namun, di hulu, kebudayaan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar perlu mendapatkan ruang lebih leluasa untuk dikembangkan melalui kajian, pengayaan keragaman, invensi artistik, serta pembinaan kualitas pegiat budaya. Fenomena yang kerap terjadi adalah sebaliknya: pemajuan kebudayaan terimpit logika berpikir pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga indikator-indikatornya pun cenderung terjebak pada agregat material/rupiah, alih-alih kebermaknaannya pada ekosistem kebudayaan itu sendiri. Bagaimanapun, upaya pemajuan kebudayaan membutuhkan lebih dari sekadar diskusi dan regulasi. Dibutuhkan komitmen, pengorbanan, dan gotong royong seturut slogan Jawa Timur: Jer Basuki Mawa Beya. (*)

Jika 2024 adalah momen terpenting dalam transisi tata kelola negara yang ditandai dengan pemilu serentak, akankah tahun 2025 juga menjadi mo

Ilham Safutra

Menuju Tahun Baru Kebudayaan Jatim

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Moch. Rizky Pratama Putra

Iran mundur dari Piala Dunia 2026 setelah konflik dengan AS. FIFA dan Trump tetap menjamin partisipasi, tapi keamanan menjadi alasan penolakan Iran.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Menuju Tahun Baru Kebudayaan Jatim

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Menuju Tahun Baru Kebudayaan Jatim

Tags

Artikel Terkait

Graha Wangi Bertransformasi, BEEK Diresmikan sebagai Art Collective Compound di Kuningan

Kementerian Kebudayaan Resmi Tetapkan MUPH sebagai Bagian dari Museum Nasional Indonesia

Temuan Bersejarah Berupa Fosil hingga Artefak di Nganjuk Diserahkan ke Menteri Kebudayaan

Download Aplikasi JawaPos.com