JawaPos Radar

Kembali Fitah

Tak Jadi Gubernur, Aher Open House di Rumah Baru

16/06/2018, 15:15 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Tak Jadi Gubernur, Aher Open House di Rumah Baru
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Istimewa)
Share this image

JawaPos.com - Lebaran merupakan hari kemenangan bagi semua umat muslim setelah menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Tradisi berkumpul bersama keluarga, bersilaturahmi dengan sanak saudara akan melekat pada hari itu.

Namun, momen lebaran 2018 menjadi momen yang berbeda bagi Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Selama dua periode atau sepuluh tahun, dirinya kerap melakukan tradisi lebaran sebagai orang nomor satu di Jawa Barat. Berbeda dengan tahun 2018, pasalnya sejak 13 Juni 2018 masa jabatannya telah berakhir.

Selama sepuluh tahun, pria yang kerap disapa Aher secara rutin menggelar open house di rumah dinasnya Gedung Pakuan di Jalan Otto Iskandardinata No 1 Kota Bandung. Tahun ini Aher akan memboyong keluarganya ke rumah baru di perumahan Sentra Dura Bandung.

Tak Jadi Gubernur, Aher Open House di Rumah Baru
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Istimewa)

"Tentu yang berbeda lebaran tahun lalu saya Gubernur, sekarang bukan. Saya kira tidak ada perbedaan yang mencolok bedanya tentu saat ini masyarakat kita dalam situasi tahun politik, maka lebaran menjadi ajang silaturahim untuk membangun persaudaraan dan persatuan," kata Aher

Namun, lanjutnya, walaupun sudah bukan penghuni Gedung Pakuan, dirinya pun akan menggelar open house untuk masyarakat sekitar. Tradisi seperti makan ketupat, lontong kari, dan makanan khas lebaran juga akan hadir di rumah barunya tersebut. Aher pun mengatakan rumah baru tersebut hanya bersifat sementara, karena setelah rumah yang sedang dibangun selesai maka akan pindah kembali.

"Open housenya sebagai masyarakat biasa, Insya Allah kita akan open house. Pasti ada makan-makan, silaturahim, dan pertemuan seperti biasanya terjadi saat lebaran," ujarnya.

Aherpun mengingatkan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, saat momen tahun politik ini yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak itu hanya sebatas proses politik. Demokrasi tidak boleh mengganggu persatuan bangsa Indonesia, manakala ada perbedaan politik itu adalah hak masyarakat sebagai warga negara.

"Jangan sampai hadirnya perbedaan, malah menjadi penyebab keretakan persatuan NKRI," tandasnya.

(ona/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up