Imbas Larangan Motor Bensin di Hanoi, Jepang Peringatkan Vietnam soal PHK Massal dan Gangguan Pasar Rp 76 Triliun

JawaPos.com - Pemerintah Jepang, bersama sejumlah produsen utama Jepang, telah menyampaikan kekhawatiran serius kepada Vietnam mengenai rencana larangan mendadak terhadap sepeda motor bertenaga bensin di Hanoi.

Melansir dari Reuters, larangan ini diperingatkan dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengganggu pasar kendaraan roda dua senilai $4,6 miliar (sekitar Rp76 triliun) yang didominasi oleh Honda.

Pada bulan Juli, Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, mengeluarkan arahan yang melarang sepeda motor berbahan bakar bensin memasuki pusat ibu kota mulai pertengahan tahun 2026. Keputusan ini diambil untuk mengatasi tingginya tingkat polusi udara di Hanoi.

Pembatasan yang lebih luas akan diberlakukan pada tahun 2028 dan diperkirakan akan meluas ke wilayah lain, termasuk Kota Ho Chi Minh.

Menanggapi hal tersebut, Kedutaan Besar Jepang di Hanoi mengirimkan surat kepada otoritas Vietnam pada bulan September. Surat ini memperingatkan bahwa larangan yang mendadak itu berisiko besar bagi lapangan kerja, terutama di industri pendukung seperti dealer sepeda motor dan pemasok suku cadang.

Kedutaan Besar Jepang mendesak otoritas Vietnam untuk membuat 'peta jalan yang tepat' untuk elektrifikasi, yang mencakup periode persiapan dan penerapan regulasi secara bertahap.

Hal ini sejalan dengan permintaan dari asosiasi utama produsen sepeda motor asing di Vietnam yang dipimpin oleh Honda, Yamaha, dan Suzuki, yang juga mengirimkan surat peringatan pada bulan Juli.

Menurut firma riset pasar Mordor Intelligence, pasar kendaraan roda dua Vietnam merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan nilai sekitar $4,6 miliar pada tahun ini.

Jumlah sepeda motor terdaftar tahun lalu mendekati 80 persen dari populasi Vietnam yang berjumlah 100 juta jiwa, yang menjadikannya salah satu tingkat kepemilikan kendaraan beroda dua tertinggi secara global.

Para produsen memperingatkan bahwa larangan mendadak itu dapat menyebabkan gangguan produksi, risiko kebangkrutan bagi perusahaan rantai pasokan, dan dampak meluas terhadap ratusan ribu pekerja, termasuk hampir 2.000 dealer dan sekitar 200 pemasok komponen.

Mereka meminta masa transisi minimal dua hingga tiga tahun untuk menyesuaikan jalur produksi serta memperluas jaringan stasiun pengisian daya dan standar keselamatan.

Meski demikian, menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut, para pejabat Vietnam sejauh ini menolak menindaklanjuti permintaan dari pemerintah maupun produsen Jepang. Pemerintah Vietnam menyatakan bahwa larangan itu sangat diperlukan untuk mengatasi polusi udara yang tinggi di Hanoi.

Namun, Perdana Menteri Chinh sebelumnya sempat mengatakan kepada eksekutif Jepang pada bulan Agustus bahwa pengurangan emisi adalah isu global yang memerlukan upaya bersama, termasuk pemilihan solusi paling optimal dengan peta jalan yang sesuai.

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran akan perlunya perencanaan yang matang, meski jadwal larangan masih dipertahankan.