Kesepakatan Akhir Penjualan TikTok: Langkah Strategis AS–Tiongkok dalam Dinamika Perdagangan Global

JawaPos.com — Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) resmi mencapai kesepakatan akhir terkait penjualan versi AS dari aplikasi TikTok. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengonfirmasi hal tersebut dalam wawancara dengan program Face the Nation di CBS, Minggu (26/10/2025).

“Kami telah mencapai kesepakatan akhir terkait TikTok. Kesepakatan itu dicapai di Madrid, dan saya percaya seluruh detailnya kini telah disepakati. Transaksi tersebut akan difinalisasi oleh kedua pemimpin pada pertemuan Kamis mendatang di Korea,” ujar Bessent.

Dilansir dari The Guardian, Senin (27/10/2025), kesepakatan ini menempatkan kepemilikan mayoritas TikTok versi AS di tangan investor Amerika dan internasional. Nilai transaksi tersebut diperkirakan mencapai USD 14 miliar atau sekitar Rp232,5 triliun (dengan kurs Rp16.610 per dolar AS). Sementara itu, pihak Tiongkok, termasuk perusahaan induk ByteDance, akan mempertahankan kepemilikan kurang dari 20 persen.

Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari kerangka kerja yang lebih luas dalam pembicaraan dagang antara AS dan Tiongkok di Madrid. Bessent menegaskan bahwa finalisasi transaksi akan dilakukan saat pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Korea Selatan pekan ini.

Meski demikian, Bessent enggan memaparkan rincian teknis maupun komersial dari kesepakatan tersebut. “Saya bukan bagian dari sisi komersial transaksi ini. Tugas saya adalah memastikan pihak Tiongkok menyetujui kesepakatan tersebut, dan saya percaya hal itu berhasil kami capai dalam dua hari terakhir,” tuturnya menegaskan.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari tekanan pemerintah AS terhadap ByteDance dan TikTok atas alasan keamanan nasional. Pada 2024, Kongres AS mengesahkan undang-undang yang mewajibkan penjualan atau pelarangan aplikasi tersebut. Presiden Trump kemudian menandatangani perintah eksekutif pada 25 September 2025 yang membuka jalan bagi kepemilikan baru berbasis AS.

Dalam skema baru itu, investor Amerika akan menguasai enam dari tujuh kursi dewan direksi, termasuk kendali atas algoritma TikTok. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan data pengguna dan sistem rekomendasi platform berada di bawah pengawasan dalam negeri AS.

Secara geopolitik, kesepakatan TikTok ini dinilai menjadi bagian dari strategi perdagangan yang lebih luas antara kedua negara. Bessent menyatakan bahwa ancaman tarif tambahan hingga 100 persen terhadap impor asal Tiongkok kini “secara efektif telah dihapus dari meja perundingan.”

Para pengamat menilai, kesepakatan ini tidak sekadar transaksi bisnis, melainkan simbol keseimbangan baru dalam hubungan ekonomi digital global. Amerika Serikat berupaya memperkuat kendali atas teknologi dan data, sementara Tiongkok berusaha mempertahankan citra dan kepentingan ekonominya dalam batas kompromi yang dapat diterima.

Bagi industri digital internasional, restrukturisasi kepemilikan TikTok membuka peluang investasi baru sekaligus menimbulkan tantangan regulasi lintas batas. Perubahan ini menunjukkan bahwa di era ekonomi digital, isu keamanan data, kedaulatan algoritma, dan pengaruh politik semakin sulit dipisahkan dari dinamika perdagangan global.

Dengan kesepakatan ini, relasi AS–Tiongkok memasuki fase baru, yakni dari konflik tarif dan perang teknologi menuju diplomasi ekonomi berbasis kontrol digital. Pertemuan kedua pemimpin di Korea Selatan mendatang akan menjadi penentu apakah kesepakatan ini mampu menjadi model baru dalam mengelola ketegangan antara keamanan, ekonomi, dan inovasi global. (*)