JawaPos.com - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, kembali terpilih sebagai Presiden Urusan Negara setelah meraih dukungan hampir mutlak dalam proses politik yang kembali menegaskan pola konsolidasi kekuasaan di negara tersebut. Hasil ini tidak hanya mencerminkan dominasi internal, tetapi juga memperlihatkan bagaimana legitimasi politik dibangun dan dipertontonkan ke publik global.

Penetapan kembali Kim sebagai kepala Komisi Urusan Negara, lembaga tertinggi dalam pengambilan kebijakan diumumkan melalui kantor berita resmi KCNA (Korean Central News Agency). Jabatan ini menempatkannya sebagai figur utama dalam pengendalian arah politik, militer, dan strategi nasional Korea Utara, sekaligus menegaskan kesinambungan kekuasaan dinasti Kim.

Melansir dari CNA, Senin (23/3/2026), Sidang Pertama Majelis Rakyat Tertinggi periode ke-15 pada 22 Maret secara resmi "memilih kembali Kamerad Kim Jong Un sebagai Presiden Urusan Negara Republik Rakyat Demokratik Korea." KCNA menyebut keputusan ini sebagai "aktivitas kenegaraan pertama" dalam periode parlemen terbaru.

Baca Juga:Kim Jong-Un Sebut Korea Utara Siap Bantu Iran: Satu Rudal Saja Cukup untuk Hancurkan Israel

Dalam laporan yang sama, KCNA menegaskan bahwa pemilihan ulang itu mencerminkan "kehendak dan keinginan bulat seluruh rakyat Korea." Formulasi ini konsisten dengan narasi resmi Pyongyang yang menampilkan kesatuan absolut antara kepemimpinan dan masyarakat, meskipun kerap dipandang skeptis oleh pengamat internasional.

Kritik terhadap proses tersebut sendiri datang dari kalangan analis yang menilai pemilu di Korea Utara tidak bersifat kompetitif. Peneliti dari Korea Institute for Defense Analyses, Lee Ho-ryung, menyebut proses itu sebagai "peristiwa yang sangat dikoreografikan dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya."

Ia menjelaskan, "Sepanjang pemerintahan generasi ketiga, Korea Utara terus menggelar acara semacam ini untuk menunjukkan prosedur formal dalam upaya memperoleh legitimasi politik." Namun, ia menambahkan, "tidak ada yang benar-benar mengharapkan hasil yang berbeda dari proses tersebut."

Secara struktural, sistem politik Korea Utara memang hanya mengajukan satu kandidat di setiap daerah pemilihan. Sebelum sidang berlangsung, sebanyak 687 deputi telah dipilih melalui mekanisme serupa, di mana warga berusia di atas 17 tahun hanya dapat menyetujui atau menolak kandidat tunggal yang diajukan partai berkuasa.

Hasilnya kembali menunjukkan angka nyaris sempurna: 99,93 persen suara mendukung dengan tingkat partisipasi mencapai 99,99 persen. Angka ini oleh pemerintah dianggap sebagai indikator kesadaran politik dan loyalitas rakyat, tetapi oleh pengamat luar dibaca sebagai cerminan kontrol politik yang sangat ketat.

Di sisi lain, visual yang dirilis KCNA memperlihatkan Kim duduk di pusat panggung dengan setelan formal, diapit pejabat tinggi negara, serta berlatar patung besar ayah dan kakeknya. Simbolisme ini memperkuat narasi kesinambungan kekuasaan dinasti yang telah berlangsung sejak negara tersebut didirikan pada 1948 oleh Kim Il Sung.

Kim sendiri mulai memimpin sejak 2011, menggantikan ayahnya, Kim Jong Il. Sejak itu, ia terus memperkuat kendali atas negara yang memiliki kemampuan nuklir, sekaligus membangun citra kepemimpinan yang tidak tergoyahkan di dalam negeri.

Namun, arti penting sidang parlemen kali ini tidak berhenti pada pemilihan ulang semata. Para analis melihat adanya kemungkinan pembahasan perubahan konstitusi, termasuk redefinisi hubungan dengan Korea Selatan sebagai hubungan antara "dua negara yang bermusuhan."

Analis senior dari Korea Institute for National Unification, Hong Min, menilai bahwa bahasa yang digunakan Kim dalam pidatonya akan menjadi indikator arah kebijakan. Ia menyatakan, "Sejauh mana istilah seperti 'reunifikasi nasional' digantikan dengan ekspresi yang lebih agresif seperti ‘kontrol teritorial’ dapat menjadi barometer kerangka ideologinya."

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembahasan mengenai batas wilayah, perairan teritorial, dan ruang udara akan menjadi kunci dalam memahami pendekatan Pyongyang terhadap Seoul. Dengan demikian, dinamika ini bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas.

Sidang tersebut berlangsung setelah pertemuan lima tahunan Partai Pekerja Korea, yang secara tradisional menjadi forum utama dalam merumuskan arah kebijakan jangka panjang. Dalam konteks ini, pemilihan ulang Kim merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi politik yang terstruktur dan berlapis.