Dampak Konflik Iran vs Israel–AS, Bangladesh Terapkan Kebijakan Hemat Energi Ketat

JawaPos.com - Bangladesh telah meluncurkan langkah-langkah baru untuk mengontrol konsumsi energi. Salah satunya dengan mengurangi jam kerja kantor dan memangkas pengeluaran publik.

Tentunya hal ini akibat konflik di Timur Tengah antara Iran melawan Israel-Amerika Serikat (AS) yang mengganggu pasar bahan bakar global dan membebani pasokan listrik di negara Asia Selatan tersebut.

Seperti dilansir dari Reuters, para pejabat mengatakan langkah-langkah yang disetujui oleh kabinet pada Kamis (2/4) bertujuan untuk menstabilkan situasi energi di Bangladesh, yang sangat bergantung pada impor bahan bakar dan terpukul oleh volatilitas harga dan ketidakpastian pasokan akibat perang AS-Israel dengan Iran.

Baca Juga:Sudah Dilaporkan Sejak 2025, Sahroni Minta Polri Pelaku Pelecehan Seksual Lomba Tahfidz Quran

Berdasarkan aturan baru, kantor pemerintah akan beroperasi dari pukul 9 pagi hingga 4 sore, sementara pasar dan pusat perbelanjaan harus tutup pada pukul 6 sore untuk mengurangi penggunaan listrik.

Pemerintah juga telah memerintahkan pemotongan pengeluaran publik yang tidak penting dan mendesak pengurangan konsumsi daya di industri, dengan pembatasan penerangan yang berlebihan, misalnya.

Kementerian pendidikan bahkan akan mengeluarkan pedoman untuk sekolah mulai Minggu (5/4), dengan opsi seperti penyesuaian jadwal dan peralihan ke kelas daring yang sedang dipertimbangkan.

Pihak berwenang juga akan mengizinkan impor bus listrik bebas bea untuk sekolah, dengan insentif bagi mereka yang berpartisipasi. Bangladesh telah melakukan penjatahan bahan bakar untuk mengurangi kekurangan, selain membatasi penjualan kendaraan dan mempersingkat jam operasional SPBU di tengah pembelian panik, penimbunan, dan antrean panjang.

Pihak berwenang telah memperingatkan bahwa pasokan tetap ketat, meskipun ada sedikit pelonggaran selama hari libur besar. Badan-badan pemerintah Bangladesh berupaya keras untuk mengamankan pasokan energi bagi populasi sekitar 175 juta jiwa, sambil mengeksplorasi sumber alternatif di tengah pasar global yang bergejolak.

Pemerintah juga mencari pembiayaan eksternal lebih dari USD 2,5 miliar untuk membantu membayar impor bahan bakar dan gas alam cair, karena kenaikan biaya energi semakin menekan cadangan devisa.