Proposal 14 Poin Iran untuk Akhiri Perang dan Respons Trump di Tengah Kebuntuan Negosiasi Damai AS-Iran

JawaPos.com — Usulan perdamaian terbaru dari Iran kembali membuka ruang diplomasi yang masih penuh ketidakpastian dalam hubungan dengan Amerika Serikat (AS). 

Teheran mengajukan proposal 14 poin sebagai respons atas kebuntuan negosiasi yang berlangsung sejak gencatan senjata 8 April, dengan fokus pada penyelesaian menyeluruh konflik dalam waktu 30 hari, termasuk jaminan keamanan, pencabutan sanksi, hingga pengaturan isu strategis Selat Hormuz dan program nuklir.

Dalam dinamika yang masih sangat fluktuatif, ketegangan di kawasan Teluk Arab tetap dipengaruhi oleh aktivitas militer dan kontrol jalur laut di Selat Hormuz. 

Baca Juga:IRGC ke Trump: Pilih Perang “Mustahil” atau Kesepakatan Buruk dengan Iran

Dilansir dari Al Jazeera, Senin (4/5/2026), proposal 14 poin Iran dikirim melalui perantara Pakistan sebagai respons atas rancangan perdamaian 9 poin yang sebelumnya diajukan Washington. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa ia masih menelaah usulan tersebut, namun meragukan peluang tercapainya kesepakatan final.

Trump menegaskan bahwa setiap kesepakatan damai harus menjawab dua isu utama, yakni pembatasan program nuklir Iran dan penghentian blokade yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Kedua isu tersebut disebut sebagai “garis merah” yang tidak dapat dinegosiasikan secara longgar oleh Amerika Serikat.

Sementara itu, dalam laporan Al Jazeera, proposal Iran yang disebut sebagai paket 14 poin memuat rangkaian tuntutan utama yang berfokus pada penghentian total konflik dalam jangka waktu 30 hari, bukan sekadar perpanjangan gencatan senjata. Teheran meminta jaminan keamanan dari serangan lanjutan, penarikan pasukan Amerika Serikat dari wilayah sekitar Iran, serta pencabutan seluruh sanksi ekonomi. Selain itu, Iran juga menuntut pengembalian aset negara yang dibekukan bernilai miliaran dolar AS, kompensasi atas kerugian perang, serta pengaturan mekanisme baru terkait navigasi di Selat Hormuz.

Di sisi lain, Iran tetap menegaskan haknya sebagai penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) untuk melakukan pengayaan uranium. Namun, posisi ini berseberangan dengan sikap Washington yang menolak keras segala bentuk pengembangan kapasitas nuklir Iran. Ketegangan juga diperparah oleh tuntutan Iran agar ada jaminan tertulis terhadap tidak adanya serangan dari Amerika Serikat maupun Israel di masa depan.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa tanggung jawab kini berada di tangan Washington. Ia menyatakan, “Sekarang giliran Amerika Serikat memilih jalur diplomasi atau melanjutkan pendekatan konfrontatif.”

Sementara itu, Trump tetap membuka kemungkinan tindakan militer apabila Iran dianggap melanggar kesepakatan atau memperburuk situasi. Ia juga menuduh bahwa Iran berada dalam tekanan berat akibat dampak konflik berkepanjangan dan pembatasan ekonomi yang diberlakukan.

Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa perbedaan kedua pihak tidak sepenuhnya tidak dapat dijembatani. Paul Musgrave dari Georgetown University menilai adanya sedikit pelunakan posisi Iran, terutama terkait isu blokade Selat Hormuz. Sementara itu, Kenneth Katzman dari Soufan Center menyebut hambatan utama bukan semata pada aspek teknis nuklir, melainkan pada krisis kepercayaan yang mendalam antara kedua pihak.