Jerman Tekan Iran Segera Buka Selat Hormuz, Takut dengan Ancaman Amerika?

JawaPos.com - Pemerintah Jerman secara tegas meminta Iran untuk segera membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran krusial yang selama ini menjadi urat nadi distribusi minyak global. Desakan ini muncul setelah Amerika Serikat (AS) mengancam akan menarik ribuan pasukannya dari NATO, buntut kekesalan Donald Trump dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyampaikan langsung tuntutan tersebut dalam percakapan telepon dengan Menlu Iran Abbas Araghchi. Dalam pernyataannya, Wadephul menegaskan bahwa Jerman tetap mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi.

"Saya menekankan bahwa Jerman mendukung solusi yang dinegosiasikan," ujar Wadephul mengutip Daily Sabah.

Ia juga menegaskan bahwa sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, Jerman memiliki tujuan yang sama, yakni Iran harus sepenuhnya dan dapat diverifikasi meninggalkan program senjata nuklirnya serta segera membuka kembali Selat Hormuz, sebagaimana juga didesak oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Baca Juga:Dorong Kerja Sama Industri Pertahanan, Menhan Sjafrie Tanda Tangani DCA Bersama Menhan Jepang Shinjiro Koizumi

Penutupan Selat Hormuz menjadi perhatian serius bagi Eropa. Sebelum konflik pecah, sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintasi jalur tersebut.

Kondisi ini membuat negara-negara Eropa, termasuk Jerman, khawatir terhadap dampak lanjutan berupa gangguan pasokan energi dan lonjakan harga minyak global.
Upaya diplomatik Jerman juga dilakukan di tengah situasi negosiasi yang belum menunjukkan kemajuan berarti.

Setelah gencatan senjata diberlakukan pada awal April, kekhawatiran akan potensi eskalasi kembali justru semakin meningkat.
Presiden AS Donald Trump sendiri menyatakan akan meninjau proposal baru dari Teheran, namun meragukan bahwa usulan tersebut dapat diterima.

Ia bahkan menilai Iran 'belum membayar harga yang cukup besar' dalam konflik yang berlangsung.

Dari pihak Iran, Garda Revolusi menegaskan bahwa Amerika Serikat harus memilih antara menjalankan 'operasi yang mustahil' atau menerima 'kesepakatan buruk' dengan Republik Islam tersebut, menunjukkan masih kuatnya tarik ulur dalam proses negosiasi.