AS Siap Cabut Sanksi Iran dan Buka Dana Beku, Kesepakatan Nuklir Baru jadi Sorotan

JawaPos.com - Kesepakatan terbaru antara Amerika Serikat dan Iran tidak hanya berisi penghentian perang, tetapi juga membuka peluang pencabutan sanksi ekonomi yang selama bertahun-tahun membebani Teheran. 

Langkah ini menjadi salah satu bagian paling kontroversial dalam memorandum kesepahaman yang telah ditandatangani kedua negara.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh NBC News, pemerintahan Presiden Donald Trump berkomitmen untuk mengakhiri berbagai bentuk sanksi terhadap Iran, membuka akses terhadap aset yang dibekukan, serta mulai menghapus blokade laut terhadap sejumlah pelabuhan Iran.

Sebagai gantinya, Iran kembali menegaskan bahwa mereka tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Mekanisme pengawasan terhadap stok uranium yang telah diperkaya juga akan dirumuskan lebih lanjut dalam tahap negosiasi berikutnya.

Pejabat senior AS menyebut aspek nuklir menjadi inti dari seluruh kesepakatan. Menurutnya, komitmen Iran terkait penghancuran stok uranium yang telah diperkaya merupakan kemenangan diplomatik besar bagi Washington.

Meski demikian, perhatian publik kini tertuju pada salah satu poin yang berpotensi memicu perdebatan politik di Amerika Serikat, yakni rencana pembentukan skema pendanaan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran senilai sedikitnya USD 300 miliar.

Dalam draft memorandum disebutkan AS akan bekerja sama dengan mitra regional untuk menyiapkan mekanisme pendanaan tersebut. Namun pejabat Gedung Putih menegaskan Washington tidak diwajibkan mengeluarkan dana langsung.

"Apa yang tertulis adalah jika kita mencapai kesepakatan final dan Iran berperilaku sesuai komitmennya, maka kita akan mengizinkan pelonggaran sanksi yang memungkinkan, misalnya, Uni Emirat Arab membangun pembangkit listrik di Iran," kata seorang pejabat senior AS.

Menurutnya, dana tersebut lebih berupa peluang investasi internasional yang baru dapat berjalan apabila Iran mematuhi seluruh kewajibannya dalam perjanjian.

Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf justru menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai kemenangan bagi negaranya.