Iran Sebut Serangan Baru AS untuk Melemahkan Posisi Negosiasi

JawaPos.com - Amerika Serikat melancarkan serangan baru terhadap Iran. Menurut anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ahmad Bakhshayesh Ardestani, serangan tersebut bertujuan melemahkan posisi tawar Teheran menjelang perundingan lanjutan. 

Dalam wawancara dengan RIA Novosti yang dipublikasikan pada Jumat (17/7), Ardestani mengatakan Pakistan, Qatar, dan Turki masih berupaya menjadi mediator dalam meredakan ketegangan antara kedua negara.

"Pakistan, Qatar dan bahkan Turki masih melakukan upaya mediasi. Namun, Amerika masih meyakini bahwa mereka akan mampu melemahkan Iran sampai batas tertentu sebelum perundingan berikutnya," kata Ardestan dilansir dari Antarai. Ia menambahkan bahwa tujuan utama Washington adalah melemahkan posisi Iran di Selat Hormuz.

Menurut Ardestani, Amerika Serikat melancarkan serangan baru karena nota kesepahaman yang sebelumnya ditandatangani Teheran dan Washington belum merupakan dokumen yang komprehensif serta masih memuat sejumlah ketentuan yang dinilai ambigu dan dapat ditafsirkan berbeda oleh kedua pihak.

Sebagai contoh, ia menyoroti butir kelima dalam dokumen tersebut yang mengatur bahwa pengelolaan Selat Hormuz dilakukan berdasarkan mekanisme Iran dengan bekerja sama bersama Oman.

"Namun, karena Oman adalah negara Arab, negara itu lebih rentan terhadap pengaruh negara-negara Teluk Arab dan juga berada di bawah tekanan Amerika Serikat," ujarnya.

Ardestani menilai bahwa Washington berupaya memanfaatkan apa yang disebut sebagai koridor Oman untuk pelayaran kapal-kapal melalui Selat Hormuz. Menurut dia, langkah itu bertujuan mengurangi peran Iran dalam mekanisme pengelolaan Selat Hormuz pada pembahasan lanjutan mengenai isu nuklir maupun status selat tersebut.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kembali berlanjutnya perang yang saling melemahkan antara kedua pihak.

Pada malam menuju 18 Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman secara tidak langsung yang mengatur penghentian konflik militer.