Marinir AS Diduga Bunuh Warga Okinawa, PM Jepang Murka Desak Penyelidikan Tuntas

JawaPos.com - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengecam dugaan perampokan dan pembunuhan seorang perempuan di Okinawa yang melibatkan anggota Marinir Amerika Serikat (AS). Tokyo mendesak Washington bekerja sama penuh dalam penyelidikan dan memperketat disiplin personel militernya.

Dilansir dari Kyodo, Senin (5/10), Takaichi menyampaikan protes tersebut dalam pidatonya di parlemen menjelang pidato kebijakan pembukaan sidang luar biasa Diet Jepang. Dia menyebut kasus tersebut sebagai "kejahatan keji" yang "sangat disesalkan" dan mendesak AS mencegah kejadian serupa.

Tokyo telah menyampaikan protes kepada AS melalui berbagai tingkatan menyusul kemarahan atas kasus tersebut.

Polisi pada Minggu mengatakan Devin Ballard, 20, anggota Marinir AS yang ditempatkan di Okinawa, telah ditangkap karena diduga merampok dan membunuh Anna Yagi, 39, di sebuah hotel di Naha, ibu kota Prefektur Okinawa, pada Sabtu.

Pada Senin, kepolisian Okinawa menyerahkan Ballard kepada jaksa penuntut untuk diproses lebih lanjut.

Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara, yang juga bertanggung jawab menangani dampak keberadaan pasukan AS di Okinawa, mengatakan Jepang dan AS akan bekerja sama untuk mencegah kejadian serupa.

"Jepang dan Amerika Serikat akan bekerja sama untuk sepenuhnya mencegah terulangnya kejadian ini," kata Kihara dalam konferensi pers pada Senin.

Kasus tersebut kembali memicu kemarahan warga Okinawa. Wilayah tersebut menjadi lokasi sebagian besar instalasi militer AS di Jepang dan telah menghadapi sejumlah kasus kriminal yang melibatkan personel militer AS.

Gubernur Okinawa Genta Koja pada Senin memanggil pejabat Jepang dan AS terkait kasus terbaru tersebut. Dia menyampaikan protes kepada Letjen Benjamin Watson, koordinator militer AS untuk wilayah Okinawa, serta Andrew Ou, pejabat utama Konsulat Jenderal AS di Okinawa.

Koja menyebut kasus tersebut "sama sekali tidak dapat diterima". Dia juga menilai upaya penegakan disiplin terhadap personel militer AS dan pendidikan mengenai hak asasi manusia tidak berjalan efektif.