Jurnalis Jepang Ditahan di Rusia atas Dugaan Spionase, Tokyo Minta Penjelasan dan Proses yang Adil

JawaPos.com - Pemerintah Jepang meminta Rusia memberikan informasi terkait laporan penahanan seorang jurnalis Jepang di Pulau Sakhalin, wilayah Timur Jauh Rusia, atas dugaan spionase. Tokyo juga mendesak agar proses hukum berlangsung adil jika jurnalis tersebut benar-benar ditahan.

Dilansir dari Kyodo, Rabu (14/10), seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa permintaan tersebut disampaikan kepada Rusia pada Selasa (13/10). Pemerintah Jepang ingin memperoleh kepastian mengenai kabar penahanan jurnalis pria yang bekerja untuk surat kabar Hokkaido Shimbun tersebut.

Sebelumnya, badan keamanan Rusia mengumumkan penahanan seorang jurnalis dari media yang dikenal luas meliput persoalan pulau-pulau sengketa di sekitar Hokkaido, Jepang.

Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan kondisi kesehatan jurnalis yang dilaporkan ditahan itu belum diketahui. Setelah fakta-fakta terkait kasus tersebut dipastikan, pemerintah Jepang akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk meminta Rusia membebaskannya.

Pihak Hokkaido Shimbun Press menyatakan keselamatan jurnalisnya menjadi prioritas utama. Namun, perusahaan media tersebut masih berupaya mengonfirmasi informasi lebih lanjut mengenai kasus itu.

Rusia Dituding Tingkatkan Tekanan terhadap Jurnalis

Laporan penahanan tersebut muncul ketika aparat keamanan Rusia disebut meningkatkan tekanan terhadap jurnalis dari sejumlah negara, termasuk Jepang. Negara-negara itu telah menjatuhkan sanksi terhadap Moskow sebagai respons atas invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022.

Menurut kantor berita Rusia, TASS, jurnalis tersebut bertugas di biro Hokkaido Shimbun di Yuzhno-Sakhalinsk, kota di Pulau Sakhalin.

TASS melaporkan bahwa jurnalis itu diduga bekerja untuk badan intelijen Jepang dan mengumpulkan informasi mengenai kemampuan pertahanan Rusia. Namun, informasi tersebut masih berupa tuduhan yang dilaporkan media Rusia.

Hingga laporan ini disusun, pemerintah Jepang masih meminta klarifikasi untuk memastikan fakta penahanan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.