HUT ke-499 Jakarta, DPRD DKI: Cari Kerja Susah, Biaya Hidup Naik

JawaPos.com - Momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta pada Senin (22/6) ini diwarnai refleksi kritis. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak segera menyelesaikan tiga masalah krusial warga yang dinilai kian kompleks yakni banjir, macet, dan himpitan ekonomi.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana. Ia mengingatkan bahwa di balik perayaan hari jadi kota, warga Jakarta masih berjuang menghadapi tekanan hidup yang nyata.

Menurut William, masalah klasik seperti banjir dan kemacetan di beberapa titik ibu kota bukannya membaik, melainkan justru semakin meresahkan akibat kurangnya koordinasi di lapangan.

Baca Juga:PLN Minta Maaf, Pastikan Sistem Kelistrikan Jawa Berangsur Membaik

"Di momen perayaan HUT ke-499 Jakarta ini, saya harap Mas Pram dapat menyelesaikan beberapa masalah Jakarta yang mendasar. Di antaranya masalah banjir dan kemacetan yang jadi masalah klasik dan masih saja belum bisa diselesaikan secara tuntas," ujar William, Senin (22/6).

Ia menyoroti banyaknya proyek galian jalan yang belakangan ini justru menjadi biang keladi baru bagi genangan air dan penumpukan kendaraan.

"Kayak banjir dan kemacetan ini, bukannya surut tapi malah menjadi semakin parah di beberapa tempat. Terlebih di wilayah-wilayah yang banyak galiannya, genangan air kian banyak muncul dan jalanan yang terdampak juga menjadi semakin macet," ungkapnya.

Bom Waktu Sampah Jakarta

Baca Juga: Pramono Sebut Pada HUT ke-499 Jakarta, Investasi Tembus Rp 270 Triliun di Tengah Ancaman El Nino

Selain infrastruktur jalan, PSI juga memberikan peringatan keras terkait tata kelola lingkungan, terutama setelah pembatasan pembuangan total ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang mulai berjalan.

William menilai, kesiapan infrastruktur di tingkat hulu atau rumah tangga masih sangat minim. Hal ini diperparah dengan edukasi ke masyarakat yang mandek.

"Setelah kita tidak bisa membuang semua jenis sampah ke Bantargebang, Pemprov DKI mesti menyiapkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memilah dan mengolah sampahnya masing-masing. Sosialisasi yang nyatanya masih minim di lapangan juga perlu digencarkan kembali," kata William.