
Ilustrasi bansos PKH dan BPNT. (pixabay/iqbalstock)
JawaPos.com - Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta August Hamonangan mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan polemik perubahan desil ekonomi warga.
Perubahan status ini dinilai krusial karena berdampak langsung pada kelayakan penerima bantuan sosial (bansos).
Penasihat Fraksi PSI ini mengatakan, banyak aduan masyarakat yang merasa status desilnya tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.
"Isu kenaikan desil ini sangat sensitif lagi penting bagi masyarakat. Tidak lelah-lelahnya kami mengingatkan Pemprov DKI untuk segera menyelesaikannya agar masyarakat yang berhak mendapatkan bansos dapat menerimanya kembali," tegas August, Sabtu (31/10).
Dalam pertemuan tersebut, BPS Jakarta Selatan memaparkan sejumlah opsi kanal resmi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memverifikasi ulang data ekonomi mereka.
Melalui mekanisme sanggah ini, warga yang terbukti masih membutuhkan uluran tangan dapat memperbarui tingkat desilnya.
Sejumlah kanal yang dapat dimanfaatkan masyarakat meliputi:
- Kanal Cek DTSEN yang disediakan oleh BPS.
- Aplikasi Cek Bansos dan sistem SIKS-NG yang dikelola melalui tingkat kelurahan oleh petugas berwenang.
- Groundchecking langsung ke lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk memvalidasi tingkat kesejahteraan warga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022