JawaPos Radar | Iklan Jitu

Mutasi Pejabat Dinilai Tak Menyelesaikan Masalah

05 Juni 2017, 23:00:03 WIB
Mutasi Pejabat Dinilai Tak Menyelesaikan Masalah
Ilustrasi (Dok JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPRD Berau menilai bahwa opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Pemkab Berau dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sudah cukup luar biasa. Dia menganggap, apa yang diraih saat ini, tak perlu dibanding-bandingkan dengan apa yang diraih pemerintahan sebelumnya.

“Apalagi kalau sampai melakukan perombakan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” katanya dikutip dari Berau Post (Jawa Pos Group), Senin (5/6).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini malah beranggapan, capaian WDP di tengah pukulan keras pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2016, sangat luar biasa. Pasalnya terjadi pemangkasan APBD atas kebijakan pemerintah pusat, memaksa Pemkab Berau ikut menyesuaikan. Ditambah penyesuaian OPD atas amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18/2016 tentang perangkat daerah.

Dijelaskannya, substansi opini WDP adalah secara keseluruhan material laporan keuangan daerah sesuai dengan alur penyajian, baik kesesuaian dengan akuntansi pemerintahan, kepatuhan pada peraturan, serta kecukupan pengungkapan.

Hanya, ada pengecualian tertentu yang tidak berpengaruh pada laporan secara keseluruhan terjadi di dua OPD, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Sekretariat DPRD.

“Dan itu telah dilakukan upaya oleh bupati dan wakil bupati serta jajarannya, agar yang bersangkutan membuat pernyataan kesanggupan (mengembalikan dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan, red),” jelasnya.

Menurut Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Berau ini, mutasi pejabat seperti yang direncanakan bupati, tak akan menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah baru.

“Saya menyarankan, lebih baik bupati memberikan sanksi bagi ASN di jajaran Pemkab Berau yang mungkin telah melakukan hal-hal yang tidak benar (seperti penggunaan anggaran yang tak bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi temuan BPK, red),” ujarnya.

Sebab, dengan sanksi yang diberikan bupati kepada ASN yang bermasalah, menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk lebih hati-hati dalam bekerja. “Dan tentu memberi efek jera bagi yang melakukan dan diberi sanksi,” lanjut Rudi.

Yang paling memungkinkan, sanksi diberikan berupa penurunan pangkat bagi oknum ASN yang telah melakukan kesalahan fatal, yakni penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun atau lebih berat selama tiga tahun. Menurutnya, sanksi tersebut lebih bijak daripada harus melakukan perombakan jabatan di beberapa OPD.

“Karena untuk membunuh nyamuk tidak harus dengan membakar rumahnya,” pungkas Rudi. (udi/fab/JPG)

Editor           : Fadhil Al Birra
Reporter      :

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up