Wakil Ketua Pansus Papua Minta Presiden Sikapi Penembakan 3 Pegawai Dinas Pertanian di Jayawijaya

JawaPos.com - Penembakan 3 orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya pada Rabu sore (9/9) memantik reaksi dari Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma. Dia meminta Presiden Prabowo Subianto segera bersikap karena peristiwa kekerasan terhadap warga sipil di Papua terus berulang. 

Menurut Filep, warga sipil di Papua merupakan kelompok paling rentan. Apalagi di tengah konflik bersenjata yang masih terjadi. Karena itu, dia menilai butuh sikap politik nasional dari presiden untuk mengakhiri peristiwa-peristiwa berdarah di Papua yang kerap kali memakan korban jiwa, termasuk dari kalangan sipil. 

”Pemerintah perlu segera menyikapi agar kejadian serupa tidak berulang dan terus berlarut-larut. Presiden sudah waktunya mengambil keputusan politik nasional untuk menyelesaikan konflik Papua yang telah berlangsung terlalu lama,” kata dia pada Jumat (11/9). 

Baca Juga:Dompet Selalu Dijaga Ketat, 4 Shio Ini Disebut Paling Hemat hingga Berujung Kaya Raya

Berdasar data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pada semester I 2026 telah terjadi 42 peristiwa konflik di Papua. Sebanyak 59 korban meninggal dunia dan 50 korban luka. Di antara korban meninggal, 43 orang merupakan warga sipil, 8 anggota TNI-Polri, dan 8 anggota kelompok bersenjata. 

”Perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas sekaligus indikator utama keberhasilan kebijakan di Papua,” ujarnya.

Filep menyatakan bahwa setiap warga di Papua harus bebas dari rasa takut dan ancaman. Mereka berhak hidup, bekerja, bersekolah, berobat, bepergian dan memperoleh pelayanan pemerintah tanpa takut menjadi korban tindak kekerasan. Untuk itu, negara wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga sipil di Papua. 

Dirinya tidak menampik bahwa Berbagai program pembangunan dan kesejahteraan sudah dilaksanakan. Pendekatan keamanan juga sudah berlangsung lama. Dia menyebut, TNI-Polri dikerahkan ke Papua melalui berbagai operasi. 

Baca Juga:Rezeki Ngebut! 7 Shio Ini Diprediksi Cepat Kaya karena Gemar Berbagi dan Bersedekah

”Namun, jika setelah semua itu warga sipil masih ditembak, maka pemerintah harus berani mengevaluasi efektivitas strategi penyelesaian konflik secara menyeluruh dan tuntas,” tegasnya.

Karena itu, Filep mendorong Presiden Prabowo memimpin evaluasi nasional penanganan konflik Papua. Presiden juga perlu menetapkan peta jalan penyelesaian konflik yang memiliki target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, serta mekanisme pengawasan yang terukur.

”Prioritas pertama harus perlindungan masyarakat sipil, melalui pengamanan jalur pelayanan publik, perlindungan tenaga kesehatan, guru, ASN, pekerja pembangunan, masyarakat adat, perempuan dan anak, serta penanganan serius terhadap masyarakat yang mengungsi akibat konflik,” bebernya.