Peran Irjen Slamet Uliandi: Pemegang Kendali Penyadapan Presiden Prabowo

JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri membeberkan peran krusial mantan petinggi kepolisian Slamet Uliandi (SU) yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo.

Berdasarkan hasil gelar perkara, tersangka Slamet Uliandi diketahui memegang kendali atas izin operasional sistem penyadapan serta memberikan lampu hijau untuk menghapus sejumlah berkas digital penting.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto menuturkan, Slamet Uliandi memiliki rekam jejak sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.

Ia juga pernah mengemban jabatan sebagai Kabagmon atau Kabagmonitoring Bareskrim pada rentang waktu 2010 hingga 2019.

Baca Juga:Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

Penyidik menemukan bahwa setiap kali tersangka lain, seperti Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), hendak melaksanakan proses provisioning atau penyadapan, mereka wajib mengantongi izin dari SU. 

"Tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari saudara SU," katanya.

Lampu Hijau Penghapusan File Penyadapan

Keterlibatan Slamet Uliandi semakin menguat tatkala memasuki awal Oktober 2026.

Tersangka AS tercatat meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk melakukan pembersihan atau penghapusan terhadap hasil rekaman penyadapan yang telah dilakukannya.

Menanggapi permintaan tersebut, Slamet Uliandi langsung memberikan persetujuan atau ACC untuk mengeksekusi penghapusan file hasil sadapan tersebut. Langkah ini menjadi salah satu fokus utama penyidik dalam mengusut tuntas upaya penghilangan jejak digital dalam perkara ini.