Kasasi Dikabulkan MA, Mutasi-Pemecatan Dr Piprim oleh Menkes Tidak Sah

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Dr. dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K) terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, terkait sengketa mutasi dan pemberhentiannya. 

Putusan kasasi bernomor 464 K/TUN/2026 itu membatalkan putusan judex facti dan mengabulkan gugatan dokter yang juga dikenal aktif dalam organisasi profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tersebut.

Dalam gugatannya, dr Piprim meminta agar Keputusan Menteri Kesehatan terkait mutasi dirinya dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku

Ketua UKK Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Rizky Adriansyah menyebut putusan tersebut bukan sekadar kemenangan pribadi dr. Piprim.

Baca Juga:BNN Usul Pelarangan Total Vape, Kemenkes Terbuka Penguatan Kebijakan

"Ini tamparan hukum bagi birokrasi kesehatan yang merasa boleh memutasi, memberhentikan, dan membungkam suara kritis profesi dengan stempel kekuasaan," kata Rizky dalam unggahannya yang berkolaborasi dengan dr. Piprim di Instagram, Senin (5/10).

Perkara tersebut berawal dari sikap dr. Piprim dalam menjaga independensi kolegium setelah lahirnya UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Menurut Rizky, respons yang muncul dari Kementerian Kesehatan bukan dialog, melainkan mutasi terhadap dr. Piprim.

Ketika persoalan tersebut dibawa ke jalur hukum, kemudian muncul surat keputusan pemberhentian.

Rizky menilai rangkaian peristiwa itu menunjukkan adanya pola penggunaan kewenangan administratif terhadap sikap kritis dari kalangan profesi.

Baca Juga:BRIN Sebut Vape Berdampak Diabetes, Kemenkes Sudah Cegah dari Produksi Sampai Pemasaran

Kini, putusan kasasi MA menyatakan gugatan dr. Piprim dikabulkan. Dalam data putusan, MA juga mencatat amar kabul kasasi, batal putusan judex facti, dan adili sendiri: kabul gugatan.