Dari Realita ke Layar Kaca: Film Pendek Desa Soroti Isu Transparansi di Jaga Desa Awards 2026

JawaPos.com – Ajang penghargaan yang digelar Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) bersama Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya menyoroti tata kelola desa, tetapi juga menghadirkan medium baru: film pendek sebagai sarana edukasi publik.

Dalam acara ABPEDNAS Jaga Desa Awards 2026 yang berlangsung di Jakarta, lomba film pendek menjadi salah satu kategori yang paling menonjol. Awarding event ini juga menggandeng PT Navaswara Bhuwana Kencana.

Karya-karya yang dihasilkan desa-desa dari berbagai daerah mengangkat isu transparansi, akuntabilitas, hingga pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Baca Juga:Ramalan Zodiak Besok Rabu 22 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

Daeri sekian banyak karya, film Jaga Cowong dari Desa Karangmangu, Cilacap, keluar sebagai juara umum sekaligus meraih penghargaan sutradara terbaik. Sementara itu, film Skakmat dari Kulon Progo dinobatkan sebagai peraih tema terbaik, dan karya dari Lombok Tengah mendapat penghargaan dampak sosial terbaik karena mengangkat praktik musyawarah desa yang transparan.

Ketua Umum ABPEDNAS, Indra Utama, menilai film pendek menjadi cara efektif untuk menyampaikan pesan tata kelola desa kepada masyarakat.

“Kami tidak hanya menjadi saluran aspirasi masyarakat desa, tetapi juga menjaga denyut demokrasi lokal serta memastikan setiap kebijakan desa benar-benar berpihak pada kepentingan warganya,” ujarnya.

Baca Juga:4 Zodiak dengan Sisi Lain yang Tidak Terduga, Mengulas Sisi Misterius dari Scorpio

Program ini terhubung dengan inisiatif Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang digagas Reda Manthovani. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui sistem, tetapi juga pendekatan edukatif yang mudah dipahami masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana desa benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa menimbulkan persoalan hukum,” katanya.

Lewat film pendek, pesan tersebut disampaikan dengan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga desa—mulai dari proses musyawarah, pengambilan keputusan, hingga potensi penyimpangan yang bisa terjadi.