JawaPos Radar | Iklan Jitu

Membedah PP tentang PPPK, Regulasi Era Jokowi yang Dikeluhkan Honorer

06 Desember 2018, 19:55:55 WIB | Editor: Estu Suryowati
Membedah PP tentang PPPK, Regulasi Era Jokowi yang Dikeluhkan Honorer
ILUSTRASI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap menjadi kado pahit bagi guru honorer. (Bagas Bimantara/Radar Madiun/Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap menjadi kado pahit bagi guru honorer. Sebab, ada beberapa klausul yang dinilai tak menguntungkan. Namun, sebenarnya, ada juga beberapa pasal yang memberikan keuntungan lebih bagi para honorer.

Misalnya, pasal yang mengatur soal batas usia yang berbeda dari seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasal ini menguntungkan honorer. Sebab, jika peserta seleksi CPNS dibatasi maksimal berusia 35 tahun, maka untuk PPPK dibatasi maksimal satu tahun sebelum pensiun.

Keuntungan lainnya adalah PPPK ini akan mendapat gaji dan tunjangan yang sama dengan PNS. Selain itu, PPPK juga akan mendapatkan berbagai jaminan seperti jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kamatian dan bantuan hukum.

"Tetapi honorer guru jangan bergembira dulu, ada beberapa pasal krusial di dalamnya yang menjebak," kata Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim, dikutip dari JPNN (Jawa Pos Group), Kamis (6/12).

Salah satunya yakni soal masa kerja yang tidak menentu. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) dan (2), masa kerja PPPK adalah setahun dan dapat diperpanjang lagi jika masih dibutuhkan.

Ketentuan ini tentu berbeda dari masa kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni bilamana sudah diangkat maka masa kerjanya berlaku hingga pensiun.

Kemudian, honorer kemungkinan juga akan terganjal Pasal 16 Ayat (f) untuk menjadi PPPK. Pasal tersebut mengatur, guru honorer bisa mengikuti seleksi menjadi PPPK jika memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang masih berlaku

Artinya, bagi guru honorer, maka ia harus lulus PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan mendapat sertifikat pendidik. "Kami coba menelusuri data ini dan ternyata amat sangat sedikit jumlahnya guru K2 atau nonkategori yang telah memiliki sertifikat pendidik. Saat ini justru di sekolah swasta yang banyak guru non-PNS yang memiliki sertifikat pendidik," terangnya.

Kekurangan lainnya, imbuh Ramli, honorer yang ingin menjadi PPPK juga harus mengikuti seleksi. Jika berkaca pada seleksi CPNS 2018 ini, apakah guru honorer mampu mencapai angka passing grade?

Hal ini pun menjadi tanda tanya besar.

Selain itu, berdasarkan PP ini, belum jelas sumber penggajian PPPK. Jika dibebankan ke daerah, maka hampir bisa dipastikan akan bernasib sama dengan PTT (Pegawai Tidak Tetap) saat ini atau honorer.

Hal itu dikarenakan kemampuan daerah yang beragam. Terakhir, guru honorer juga masih terancam pemutusan hubungan kerja dengan banyak kemungkinan sebagaimana tertuang dalam Bab X.

"Persoalannya selanjutnya adalah, apakah jika mereka gagal seleksi menjadi PPPK masih akan mengajar sebagai honorer? Jika tidak, maka ini justru akan menghilangkan pekerjaan mereka," pungkasnya.

(jpg/est/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up