JawaPos Radar | Iklan Jitu

Sanksinya Berat, Kemendagri Minta Penjual Blangko E-KTP Online Insaf

06 Desember 2018, 15:50:55 WIB | Editor: Estu Suryowati
Sanksinya Berat, Kemendagri Minta Penjual Blangko E-KTP Online Insaf
ILUSTRASI e-KTP. Kemendagri meminta pelaku jual-beli blangko e-KTP online mengentikan aktivitas mereka. (dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) berhasil membongkar pelaku jual beli blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (E-KTP) secara online. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya berhasil mengetahui identitas pelaku. Meski dijual secara online, hal itu bukan langkah yang sulit untuk melacak identitas pelaku.

"Berhasil mengidentifikasi pelaku lebih rinci lagi seperti alamat, nomor telepon, bahkan foto wajah yang bersangkutan," kata Arif dalam keterangannya, Kamis (6/12).

Arif menjelaskan, terbongkarnya pelaku jual beli blangko online diawali dengan informasi yang diperoleh dari media tentang beredarnya blangko e-KTP. Kemendagri menemukan aktivitas pasar online terkait jual beli blangko e-KTP pada Senin (3/12).

Menindaklanjuti temuan itu, Kemendagri melakukan koordinasi dengan perusahaan pencetak blangko e-KTP dan dengan toko penjual online. Alhasil Kemendagri berhasil mengidentifikasi pelaku yang menawarkan dan lokasi sumber barang itu diperoleh.

"Perlu dijelaskan bahwa setiap blangko e-KTP memiliki nomor UID atau nomor identitas chip yang khas untuk membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko e-KTP," paparnya.

Terkait cepat ditangkapnya pelaku, kata Arif, karena database kependudukan telah menyimpan data perseorangan penduduk termasuk data biometrik bagi penduduk dewasa. Selain itu, adanya registrasi kartu prabayar yang mengaitkannya dengan data kependudukan memberikan kemudahan tersendiri untuk melacak pelaku.

Oleh karenanya, Arif meminta kepada pelaku jual-beli online dan pihak lain yang masih menawarkan penjualan blangko e-KTP untuk menghentikan praktik-praktik yang berindikasi pada hukum pidana.

"Karena ancaman pidana yang berat dan dapat mengganggu kondusivitas serta stabilitas negara," pungkasnya.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up