Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin

JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menanggapi pelaporan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Institut Teknologi Bandung (ITB) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Din Syamsuddin terkait radikalisme. Din dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan dugaan pelanggaran substansial atas norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN.

Saat ini, status Din adalah sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Menag mengatakan, prosedur penyelidikan telah diatur secara komprehensif oleh negara, antara lain melalui inspektorat maupun KASN.

Dengan dasar tersebut, Yaqut berharap, semua pihak untuk mendudukkan persolan ini dengan proporsional. “Persoalan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya. Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan sebagainya,” tegas dia dalam keterangannya, Minggu (14/2).

Ia pun meminta semua pihak untuk tidak mudah memberikan label radikal kepada seseorang atau kelompok. Penyematan predikat negatif tanpa dukungan data dan fakta yang memadai berpotensi merugikan pihak lain.

“Kita harus seobjektif mungkin dalam melihat persoalan, jangan sampai gegabah menilai seseorang radikal misalnya,” jelas dia.

Stigma negatif itu, kata Yaqut, seringkali muncul karena terjadinya sumbatan komunikasi. Untuk itu, menciptakan pola komunikasi yang cair dan dua arah adalah sebuah keniscayaan, lebih-lebih di era keterbukaan informasi saat ini.

Stigma radikal juga bisa jadi muncul karena seseorang kurang memiliki informasi dan data yang memadai terhadap sikap atau perilaku orang lain.

“Dengan asumsi itu, maka klarifikasi atau tabayyun (teliti) adalah menjadi hal yang tak boleh ditinggalkan dalam kerangka mendapat informasi valid,” ujar Gus Yaqut.

Dengan begitu, maka seseorang atau kelompok juga akan terhindar dari berita palsu atau hal-hal yang bernuansa fitnah. Untuk itu, ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengutamakan komunikasi yang baik dan menempuh cara klarifikasi jika terjadi sumbatan masalah.

Jika pola ini diterapkan, YAqut optimistis, segala polemik berkepanjangan atau kekisruhan yang seringkali muncul dan merugikan bangsa ini bisa dicegah. “Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang,” pungkasnya.