Jokowi: Perpanjangan PPKM Darurat Sangat Sensitif, Jangan Keliru

JawaPos.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali akan berakhir pada Selasa (20/7) mendatang. Pemerintah sampai saat ini masih membuka wacana memberlakukan perpanjangan PPKM Darurat sampai akhir Juli 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat perlu diputuskan dengan matang oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Hal ini sebagai upaya untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Pertanyaan penting dari masyarakat ini perlu kita jawab, PPKM Darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang samapi kapan?," kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekertariat Presiden, Sabtu (17/7) malam.

Menurut Jokowi, keputusan kebijakan PPKM Darurat adalah hal yang sensitif. Dia menuturkan, sebelum diputuskan harus melalui pertimbangan yang matang, sehingga tidak memunculkan permasalahan baru.

"Ini betul-betul hal sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran jernih, jangan sampai keliru," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta penanganan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat untuk bersifat keras dan kasar. Melainkan harus dengan cara-cara yang persuasif.

"Kemudian hati-hati dalam menurunkan mobility index mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat. Terhadap pedagang, PKL, toko, saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Jokowi telah memutuskan memperpanjang penerapan PPKM Daruat hingga akhir Juli 2021.

"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," ujar Muhadjir.

Presiden Jokowi, lanjut Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM Darurat ini memiliki banyak risiko. Adapun, risiko itu termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.