Tangani Permasalahan Pengungsi Rohingya, Pemerintah Bakal Kedepankan Aspek Kemanusiaan

JawaPos.com - Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia di Aceh terus mendapat sorotan dari berbagai pihak hingga menuai pro dan kontra.

Dhahana Putra selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyampaikan komentarnya terkait cara penanganan terhadap pengungsi Rohingya yang ramai berdatangan di Aceh.

Dilansir dari Antara pada Sabtu (30/12), ia menyebutkan penanganan terkait pengungsi Rohingya akan mengedepankan aspek kemanusiaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal.

"Melihat resistensi yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya, perlu diintensifkan komunikasi dengan IOM, UNHCR, dan negara negara tetangga, agar penanganan pengungsi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat lokal, khususnya dalam konteks ini di Aceh," ujar Dhahana di Jakarta, Sabtu (30/12).

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang pengungsi.

Maka dari itu, atas dasar kemanusiaan, Indonesia tetap harus menampung sementara para pengungsi Rohingya. Sebab, terdapat asas non-refoulment yang sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional.

Non-refoulment merupakan asas larangan terhadap suatu negara untuk menolak atau mengusir pengungsi dari negara lain untuk kembali ke negara asalnya atau ke suatu wilayah di mana pengungsi tersebut berpotensi menghadapi hal-hal mengancam.

Terlebih, apabila hal tersebut dapat membahayakan kehidupan maupun kebebasan pengungsi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau opini politik.

"Prinsip non-refoulment ini melarang negara untuk mengembalikan atau mengusir orang-orang ke negara asal atau negara lain yang berpotensi mendapat tindak persekusi, penyiksaan, pelanggaran HAM yang berat," katanya.

Dhahana juga menegaskan bahwa para pengungsi Rohingya saat ini hanya bersifat sementara di Aceh.

"Yang perlu digaris bawahi, keberadaan mereka di sini adalah sementara hingga nanti UNHCR menentukan status sebagai pengungsi dan penempatan negara ketiga atau negara penerima para pengungsi Rohingya," paparnya.

Para pengungsi Rohingya tetap diwajibkan untuk menaati peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di Indonesia, supaya tidak memunculkan masalah-masalah sosial yang membuat gaduh.

"Di sisi lain, kami berharap semua pihak dapat menahan diri dari tindakan-tindakan provokatif agar tidak menimbulkan kondisi yang tidak kondusif di Aceh dalam penanganan para pengungsi Rohingya," tuturnya.