Ahok Ingatkan Pegawai DKI Jakarta Jangan Sampai Korupsi karena Tambah Istri

JawaPos.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merespons aturan baru di lingkungan kepegawaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terkait izin berpoligami. Dia menyebut, kebijakan itu sejatinya dikembalikan kepada pribadi yang memiliki keyakinan masing-masing.

“Karena peraturan, buat saya sih susah mau komentari karena masing-masing punya keyakinan, punya aturan,” kata Ahok di Jakarta, Sabtu (18/1).

Namun yang harus menjadi catatan, kata Ahok, jangan sampai ada anggaran yang dikorupsi karena jumlah tanggung jawabnya bertambah saat memutuskan berpoligami.

“Paling penting itu jangan sampai ada anggaran korupsi, karena keluarga nambah banyak. Kalau soal anda mau punya apa, buat saya itu hak anda lah. Tapi anda bisa adil apa enggak ini?,” tegas dia.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) baru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Kebijakan itu memuat sejumlah ketentuan untuk memberikan izin ASN berpoligami.

Dalam pasal 4 tertulis bahwa ASN yang akan beristri lebih dari satu orang maka wajib mendapat izin dari atasan. Jika melakukan poligami tanpa izin, akan dikenai sanksi berat.

Selain itu, harus ada aasan yang mendasari Perkawinan. Misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan.

Tak hanya itu, wajib mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis, mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan anak, sanggup berlaku adil terhadap para istri dan anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, serta memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.

Reporter: Muhamad Ridwan