Legislator PKS Kritik Insiden Keracunan Puluhan Siswa Usai Konsumsi Menu Makan Bergizi Gratis, Desak Evaluasi Sistem Pengawasan Bahan Baku  

JawaPos.com – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Alifudin menyoroti insiden keracunan massal yang melibatkan puluhan siswa SD Dukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis (16/1).

Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Alifudin menekankan, salah satu faktor utama yang perlu dievaluasi adalah sistem pengawasan dan quality control dalam penyediaan makanan untuk program MBG.

Ia menekankan, sangat penting adanya kontrol kualitas yang ketat mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan.

“Peran pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam seluruh rantai pasok makanan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Alifudin kepada wartawan, Senin (20/1).

Alifudin juga meminta agar pihak terkait segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyedia katering yang bertanggung jawab atas makanan tersebut.

“Kita harus memastikan bahwa katering yang bekerja sama dengan program ini mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku, serta memiliki sistem kontrol yang memadai untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak,” ujar Alifudin.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dari pihak sekolah, dinas kesehatan, serta pihak berwenang yang lainnya untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman.

“Evaluasi menyeluruh terhadap kontrak dan performa katering perlu dilakukan agar dapat dipastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga dapat bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti ini,” tambahnya.

Menurut Alifudin, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan terhadap program MBG di masa mendatang.

“Sistem pengawasan yang lebih baik harus dibangun, terutama dalam hal kebersihan dan keamanan makanan yang disediakan untuk anak-anak. Kepercayaan masyarakat terhadap program ini sangat penting,” tegasnya.

Selain itu, Alifudin juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah-langkah preventif untuk menghindari kejadian serupa.

“Pemerintah harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan ini, baik dari sisi pengadaan maupun distribusi, memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas dan keamanan pangan,” papar Alifudin.

Selain itu, Alifudin mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem pengawasan dan penjaminan kualitas, pada setiap program bantuan sosial yang melibatkan distribusi pangan.

“Kerja sama antara pemerintah, sekolah, dinas kesehatan, dan pihak katering harus lebih diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Kita tidak boleh lagi mengorbankan kesehatan anak-anak hanya karena kelalaian atau kurangnya pengawasan,” imbuhnya.