KBIHU Sorot Masalah Haji 2025, dari Pembagian Kartu Nusuk hingga 'Diping-pong' Lapor Sana-sini

JawaPos.com - Haji 2025 menghadirkan segudang masalah. Padahal belum pada fase puncak haji. Masalah mulai dari koper terpisah dari jamaah. Kemudian pasangan jamaah suami-istri terpisah hotel. Hingga pembagian kartu nusuk yang lambat. Padahal jamaah sudah membayar lunas seluruh biaya haji. 

Masalah yang dihadapi jamaah haji itu diantaranya disuarakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Seperti yang dibuat posting-an tertulis oleh KBIHU Assuniyah Al Jauhari, salah satu KBIHU terbesar di Kabupaten Jember, Jawa Timur. 

Jawa Pos sudah meminta izin untuk mengutip posting-an tersebut, kepada KH Ahmad Ghonim Jauhari, selaku owner dari KBIHU Assuniyah. "Kalau perlu foto-foto jamaah haji di Makkah, kami siap memberikan," katanya pada Sabtu (24/5). Ulama yang akrab disapa Gus Ghonim itu, saat ini sedang di Makkah mendampingi 300 lebih jamaah haji yang jadi rombongannya. 

Berikut posting-an lengkap terkait keluhan layanan jamaah haji 2025 yang mereka beri judul, Jamaah Haji dan Masalah Kartu Nusuk: Jangan Jadikan Mereka Korban. 

Perjalanan haji seharusnya menjadi puncak pengalaman spiritual bagi setiap Muslim. Namun, bagi sebagian jamaah haji Indonesia tahun ini, perjalanan suci tersebut ternoda oleh kekacauan administratif yang tidak semestinya terjadi. Salah satunya adalah persoalan kartu Nusuk yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya.

Di lapangan, banyak jamaah yang mengeluhkan tidak mendapatkan kartu Nusuk tepat waktu. Lebih menyedihkan lagi, mereka harus mengalami situasi yang membingungkan.

Dilempar-lempar dari satu petugas ke petugas lain, dari perwakilan Indonesia ke petugas Syarikah di Arab Saudi, tanpa kejelasan nasib. Situasi ini tidak hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga menguras psikologis jamaah yang sedang bersiap untuk ibadah puncak.

Pemerintah Arab Saudi memang telah mengubah sistem layanan haji dari Muassasah ke Syarikah. Namun transisi ini tampaknya tidak disertai dengan kesiapan teknis dan koordinasi yang memadai.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama juga belum menunjukkan ketegasan dalam menuntut kejelasan dari pihak penyelenggara layanan haji lokal. Dalam kekosongan koordinasi ini, siapa yang paling dirugikan? Jawabannya jelas: jamaah.

Jamaah telah membayar seluruh biaya haji. Mempersiapkan diri sejak jauh hari. Dan berharap mendapatkan layanan terbaik dari negara dan penyelenggara.

Namun pada kenyataannya, mereka menjadi korban dari sistem yang tidak berjalan dengan semestinya. Seharusnya, negara hadir dan bersikap tegas. Bukan membiarkan warganya menjadi korban di tanah suci.

Ketidakjelasan distribusi kartu Nusuk bukan hanya persoalan teknis administratif. Ini adalah soal tanggung jawab pelayanan terhadap tamu-tamu Allah yang membawa nama negara. Maka, menjadi tugas negara untuk memastikan setiap proses berjalan lancar dan tidak ada satu pun jamaah yang terlantar atau merasa ditelantarkan.

Kami mendesak: pertama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama segera melakukan langkah diplomatik dan administratif untuk menekan pihak Syarikah agar menyelesaikan distribusi kartu Nusuk secepatnya.

Kedua, dibentuknya tim khusus penanganan kartu Nusuk di setiap kloter atau sektor. Agar informasi tidak simpang siur dan solusi bisa langsung diberikan di lapangan.

Ketiga, dilakukannya evaluasi menyeluruh pasca haji tahun ini. Dengan mengedepankan suara dan pengalaman jamaah sebagai dasar perbaikan manajemen haji tahun-tahun mendatang.