Instran Kutuk Tindakan Pembakaran Fasilitas Transportasi Umum di Jakarta

JawaPos.com - Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) angkat suara terkait aksi pembakaran dan perusakan fasilitas transportasi umum yang terjadi pada Jumat (29/8). Ketua Instran, M. Budi Susandi, menegaskan bahwa tindakan vandalisme terhadap halte Transjakarta (TJ) dan stasiun MRT tidak bisa ditolerir karena merugikan masyarakat luas.

"Siapapun pelakunya, tindakan tersebut tidak dapat ditolerir karena mengganggu layanan publik itu sendiri. Masyarakat menjadi pihak yang dirugikan dengan rusaknya fasilitas layanan publik tersebut," ujar Budi dalam keterangannya.

Diketahui, sejumlah halte Transjakarta yang menjadi sasaran pembakaran oleh massa aksi. Diantaranya, Halte Senen Toyota Rangga (Koridor 2), Halte Sentral Senen (Koridor 5), Halte Polda Metro Jaya, Halte Senayan Bank DKI, Halte Bundaran Senayan, Halte Gerbang Pemuda dan Halte Koja.

Selain itu, fasilitas lift di Halte Polda dan Senayan Bank DKI juga turut dibakar. Vandalisme bahkan merambah ke Stasiun MRT Istora Mandiri, dengan kaca pintu masuk pecah dan coretan di beberapa sisi.

Akibat insiden ini, layanan TJ sempat dihentikan pada 30 Agustus 2025, kecuali untuk Koridor 3, 8, dan 10. Sementara operasional MRT Jakarta dibatasi hanya melayani rute Lebak Bulus – Blok M BCA.

Ia pun mendorong semua pihak menjaga demokrasi secara damai tanpa merusak fasilitas umum. Masyarakat diminta turut menjaga fasilitas umum agar layanan publik tetap berjalan.

"Mengutuk sekeras-kerasnya tindakan pembakaran dan perilaku anarkisme terhadap fasilitas angkutan umum di Jakarta juga fasilitas umum lainnya di seluruh Indonesia," terangnya.

Ia menegaskan, fasilitas umum merupakan representasi kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan warganya. Oleh karena itu, perawatan dan penjagaan fasilitas publik menjadi tanggung jawab bersama.

Budi juga mendesak agar TNI dan Polri turut menjaga fasilitas publik. Para pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Pasal 16, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Mendesak Polri dan TNI mengamankan fasilitas publik saat aksi demo berlangsung," tegasnya.