Usai Buka Muktamar X PPP, Plt Ketum Muhammad Mardiono: Jangan Sampai Konflik Terburuk Sepanjang Sejarah Terulang

Plt Ketum PPP Mardiono saat diwawancarai oleh awak media usai membuka Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakut, pada Sabtu (27/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) PPP Muhammad Mardiono telah membuka Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara (Jakut). Dia menyatakan bahwa muktamar yang diwarnai perbedaan pendapat dan pandangan adalah hal biasa. Namun, jangan sampai hal itu menyebabkan perpecahan. Dia tidak ingin konflik terburuk sepanjang sejarah PPP yang pernah terjadi terulang lagi. 

Kepada awak media, Mardiono menyatakan bahwa  ruang demokrasi memang membuka peluang munculnya perbedaan. Dia tidak masalah dengan hal itu. Termasuk perbedaan yang muncul dalam arena Muktamar X PPP. Khususnya terkait dengan perbedaan pandangan untuk menentukan ketua umum (ketum) PPP yang akan dipilih melalui muktamar tersebut. Dia menyampaikan bahwa perbedaan itu pasti ada.

”Tidak ada di negara demokrasi itu yang menjadi satu gagasan dan satu ide dalam sebuah perjuangan. Tentu kita berada dalam demokrasi itu adalah perbedaan. Namun memang perbedaan itu harus juga mengedepankan asas-asas kepatutan. Perbedaan tentu itu bukan merupakan hal yang kemudian menjadi riuh-riuh. Tetapi, perbedaan pandangan itu adalah perjuangan,” kata dia. 

Menurut Mardiono, PPP sudah dibekali modal yang sangat cukup oleh para pendirinya, para ulama yang melahirkan PPP pada 1973 silam. Sebagai partai berasas Islam, dia menyatakan bahwa PPP harus bergerak dengan tujuan untuk memperjuangkan umat, menjadikan Indonesia negara kuat, dan memastikan rakyat Indonesia makmur. Sehingga dia tidak ingin ada perpecahan di internal PPP yang malah berdampak buruk pada partai. 

”Apalagi ini di PPP karena nanti akan ada juga pemilihan ketua umum. Bukan hanya ketua umum, memang tugas muktamar ini adalah untuk membentuk kepengurusan baru. Dari mulai ketua umum, kemudian sekretaris jenderal, para wakil ketua umum, dan seterusnya semuanya. Semuanya dibentuk dengan kepengurusan baru untuk melanjutkan perjuangan lima tahunan,” jelasnya. 

Mardiono pun menyinggung pengalaman pahit PPP saat partai berlambang ka’bah itu terbelah menjadi 2 kubu beberapa tahun lalu. Baik di level pusat maupun daerah. Dia tidak ingin pengalaman pahit itu terulang kembali.

Apalagi menyatukan PPP yang sempat menjadi 2 kubu bukan perkara mudah. Persatuan dan kesatuan yang sudah ada saat ini harus dipertahankan. Termasuk dalam muktamar yang sempat diwarnai kerusuhan tersebut.

”Kita tahu bahwa mungkin media masih menyimpan seluruh dokumen. Konflik terburuk sepanjang sejarah di Partai Persatuan Pembangunan adalah 2014-2019. Dimana ketika (itu PPP) terbelah secara masif, terstruktur. Mulai kita di DPP ada 2 kubu, di wilayah ada 2 kubu, kemudian di cabang-cabang juga ada 2 kubu. Tentu mengembalikan itu tidak mudah, karena konflik pada era 2014-2019 itu secara struktur dan masif,” bebernya.