Menkum Supratman Minta Polemik Dualisme Ketum PPP Diselesaikan Internal

JawaPos.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, mememastikan pemerintah tidak akan ikut campur dalam polemik pemilihan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia meminta persoalan dualisme kepemimpinan di partai berlambang Ka'bah itu diselesaikan secara internal oleh para pihak yang berselisih.

"Kita pemerintah nggak ikut campur kalau yang soal itu, masa pemerintah ikut campur," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

Ia mengimbau dinamika internal PPP sebaiknya dituntaskan dengan cara mekanisme internal, tanpa melibatkan pihak luar. 

"Kita pemerintah justru berpikir kalau bisa urusan internal itu diselesaikan secara baik-baik," tegasnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga belum mengetahui apakah dua kubu yang berselisih, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto sudah menyerahkan pendaftaran susunan kepengurusan ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Dia memastikan Kementerian Hukum akan menilai secara objektif setiap dokumen yang masuk.

"Ya kan kita patokannya ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga, nanti akan kita lihat aja siapa yang memenuhi sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga," jelasnya.

Lebih lanjut, Supratman menegaskan pemerintah hanya berpegang pada aturan organisasi dalam menilai keabsahan hasil musyawarah nasional (munas) partai.

"Pemerintah kementerian Hukum pasti akan melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan munasnya, apakah sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Siapa yang sesuai itu yang akan kita sahkan ya," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, kondisi internal PPP memanas. Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara sedianya dijadwalkan sampai Senin (29/9) mendadak tuntas sehari, pad Sabtu (27/9). Hasilnya ada dua kubu saling klaim menjadi ketua umum PPP, yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto.