Satu Tahun Kinerja Prabowo dan Gibran, Polri Ikut Bantu Program Ketahanan Pangan Nasional

JawaPos.com - Ketahanan pangan nasional menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Dikerjakan bersama-sama oleh sejumlah kementerian dan lembaga, Polri dinilai turut memberi sumbangsih terhadap program tersebut. 

Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB Haidar Alwi menyampaikan bahwa program ketahanan pangan nasional sangat penting, apalagi di tengah ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga pangan dunia.

Menurut dia swasembada pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan 2 program yang tepat untuk dijalankan. 

”Salah satu aktor kunci di balik keberhasilan awal dua program tersebut bukan berasal dari kementerian teknis semata, melainkan lembaga keamanan,” ungkap dia dalam keterangan resmi pada Senin (20/10). 

Menurut Haidar, Polri di bawah kendali Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berperan membantu ikhtiar menuju swasembada pangan di Indonesia.

Menurut dia, itu menunjukkan bahwa paradigma keamanan nasional tidak lagi sebatas menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga menjamin ketahanan pangan.

Berdasar pengamatannya, satu tahun belakangan Polri menunjukkan pendekatan ilmiah dan kolaboratif dalam membantu pelaksanaan program tersebut.

Pemanfaatan bibit unggul hibrida P27 dan pupuk tekno MIGO Presisi Bhayangkara menjadi contoh nyata. Hasilnya, panen yang semula hanya 4 ton per hektare menjadi rata-rata 9 hingga 14 ton per hektare.

”Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan representasi efisiensi dan kemandirian baru dalam sektor pertanian yang selama ini terjebak dalam ketergantungan terhadap impor,” kata Haidar. 

Pendiri Haidar Alwi Institute itu menjelaskan bahwa Polri tidak berhenti pada peningkatan produktivitas lahan, melainkan juga ikut membangun kapasitas manusia dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Rekrutmen bintara khusus pertanian menjadi bentuk sinergi konkret antara profesionalisme kepolisian dan penguatan sumber daya pertanian nasional.

”Mereka tidak hanya aparat penegak hukum, namun juga pendamping dan penggerak masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi lahan dengan pendekatan ilmiah,” jelasnya. 

Selain itu, lanjut dia, Korps Bhayangkara juga membangun 18 gudang ketahanan pangan di 12 provinsi dengan total kapasitas gudang mencapai angka 18 ribu ton.

Menurut Haidar, fasilitas itu menjadi salah satu tonggak penting dalam sistem logistik pangan nasional.