Perkuat Kesehatan Ekosistem, Kemenko Pangan Sebut Solusi Berbasis Masyarakat yang Terpenting

JawaPos.com-Pemerintah menegaskan bahwa memperkuat kesehatan ekosistem harus berpaku pada solusi berbasis masyarakat. Hal itu disampaikan Deputi Menteri Koordinator Bidang Aksesibilitas dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti dalam agenda COP30.

“Perlindungan hutan bukan hanya soal menanam pohon, tetapi memastikan masyarakat yang hidup di sekitar hutan memperoleh manfaat nyata,” ujar Nani Hendiarti.

Nani menjelaskan, Indonesia bersama Uni Emirat Arab mengembangkan Nature and Climate Partnership yang mencakup konservasi keanekaragaman hayati, penguatan perhutanan sosial, tata kelola yurisdiksional, serta mekanisme pendanaan inovatif.

Dalam forum yang sama, APP Group memaparkan komitmen memperkuat solusi iklim berbasis alam dan restorasi hutan tropis melalui pendekatan lanskap terpadu. Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata menegaskan, keberlanjutan menjadi bagian dari strategi perusahaan.

“Industri pulp dan kertas hanya dapat bertumbuh di atas lanskap yang sehat. Karena itu, investasi pada restorasi, teknologi pemantauan, dan kolaborasi multipihak merupakan strategi bisnis untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, menurunkan risiko operasional, serta membangun kepercayaan pasar global terhadap produk Indonesia,” tutur Suhendra Wiriadinata.

Melalui platform keberlanjutan Regenesis, APP Group menginvestasikan sekitar US$30 juta per tahun selama satu dekade untuk pemulihan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan gambut, hingga pengembangan karbon biru. Upaya ini mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030 dan penguatan pasar karbon Indonesia melalui IDXCarbon.

Efektivitas restorasi hutan tropis, menurut para pemangku kepentingan, membutuhkan perpaduan pendekatan ilmiah, legitimasi sosial, dan pendanaan jangka panjang.

Sementara itu, Direktur WWF Indonesia Aditya Bayunanda menekankan pentingnya memilih lokasi yang memiliki nilai ekologis dan sosial tinggi. 

“Pilihlah area dengan habitat penting, keanekaragaman hayati tinggi, atau wilayah dengan jasa lingkungan yang beragam bukan hanya karbon, tetapi juga air dan budaya yang perlu dilindungi. Area-area seperti itu memberikan nilai tambah dan membedakan posisi perusahaan di tingkat global,” ungkap Aditya Bayunanda.

Pandangan senada disampaikan Theme Leader CIFOR–ICRAF, Beria Leimona, yang menilai keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat.

“Selain solusi berbasis sains, kita perlu memperhatikan aspek legitimasi. Mendengarkan pengetahuan ekologi lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses negosiasi adalah kunci keberlanjutan. Pada akhirnya, kolaborasi sejati bertumpu pada pemberdayaan,” jelas Aditya Bayunanda.

Upaya kolaboratif ini diperkuat melalui peluncuran Tropical Forests Forever Facility (TFFF) di Paviliun Indonesia yang melibatkan pemerintah Indonesia, Brasil, Uni Emirat Arab, sektor energi, lembaga internasional, hingga sektor swasta.

Adapun dari sisi kebijakan nasional, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti menegaskan pentingnya pembiayaan inovatif untuk memulihkan ekosistem. 

“Kita membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan kepercayaan. Pembiayaan karbon dan blended funding dapat menjadi jembatan antara modal global dan aksi lokal. Jika diterapkan dengan integritas, mekanisme ini berpotensi memulihkan jutaan hektare lahan, mendukung mata pencaharian masyarakat, dan memperkuat kredibilitas solusi iklim berbasis alam,” ujar Laksmi Wijayanti.

Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba, menambahkan bahwa tata kelola iklim tidak bisa bergantung pada satu pendekatan. Tantangan iklim hari ini tidak bisa dijawab oleh satu pendekatan tunggal. Dibutuhkan integrasi antara sains, tata kelola yang kuat, serta kemitraan yang setara dengan masyarakat dan pemerintah.