Ketimbang Tempatkan Polri di Bawah Kementerian, ini Saran Haidar Alwi

Pendiri Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi. (Istimewa)

JawaPos.com - Opsi menjadikan Polri berada di bawah kementerian bukan hanya ditolak oleh internal kepolisian. Menurut pemerhati isu-isu kepolisian R. Haidar Alwi banyak masyarakat menolak opsi tersebut. Dia menilai, yang lebih penting saat ini adalah memastikan independensi kepolisian.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Haidar dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media pada Rabu (28/1). Menurut dia, opsi tersebut harus ditunda dan ditinjau ulang. Mengingat yang dibutuhkan oleh Polri saat ini adalah perbaikan sebagai lembaga penegak hukum.

”Memperkuat independensi dan profesionalisme Polri dalam kerangka kelembagaan yang ada, meningkatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas Polri, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan secara luas dalam setiap pembahasan perubahan kebijakan kelembagaan Polri,” terang dia.

Hal itu disampaikan setelah melihat hasil survei terhadap 2.500 responden di seluruh Indonesia, Pendiri Haidar Alwi Institute itu menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat menolak opsi penempatan Polri di bawah kementerian. Hanya sebagian kecil yang setuju.

”Penolakan masyarakat (terhadap opsi penempatan Polri di bawah kementerian) mencapai 71,9 persen. Sedangkan yang mendukung kebijakan tersebut hanya 20,8 persen, dan sisanya 7,3 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab,” jelasnya.

Haidar menyampaikan bahwa data itu menunjukkan, penolakan masyarakat terhadap opsi tersebut bukan kebetulan, melainkan cerminan sikap yang konsisten dan stabil. Berdasar analisis deskriptif dan inferensial, penolakan terhadap penempatan Polri di bawah kementerian terjadi di seluruh kelompok demografi.

Hasil tabulasi silang dan uji chi-kuadrat, lanjut Haidar, menunjukkan bahwa kelompok usia menengah dan lanjut serta masyarakat perdesaan cenderung menunjukkan tingkat penolakan yang lebih tinggi. Pada kelompok usia muda dan masyarakat perkotaan, sikap penolakan tetap berada pada posisi dominan.

”Itu menegaskan bahwa resistensi terhadap reposisi Polri bukan fenomena lokal atau sektoral, melainkan sikap nasional lintas kelompok,” ungkap dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sudah menegaskan bahwa instansinya menolak berada di bawah kementerian. Menurut orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut, posisi Polri berada langsung di bawah presiden sudah tepat.

”Tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi polri saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelayanan,” kata dia pada Senin (26/1).