Agenda Perlucutan Senjata Global Alami Kemunduran, Menlu Sugiono: Masih Ada 12.000 Hulu Ledak

Menteri Luar Negeri Sugiono berbicara dalam High-Level Segment Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026) waktu setempat. (Kemlu)

JawaPos.com – Komitmen global terhadap perlucutan senjata dinilai kian melemah, seiring kondisi geopolitik yang makin tidak menentu.

Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono menyatakan, agenda perlucutan senjata dunia saat ini bukan hanya stagnan, tetapi telah mengalami kemunduran.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam High-Level Segment Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss, awal pekan ini.

“Lebih dari 12.000 hulu ledak masih ada. Program-program modernisasi sedang dipercepat. Arsenal-arsenal senjata sedang diperluas. Dan retorika nuklir menjadi semakin sering dan semakin mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, sejak berada di forum yang sama tahun lalu, kondisi global sejatinya sudah rapuh. Hingga kemudian situasi makin memburuk saat ini. Kondisi global semakin terpolarisasi dan semakin berbahaya.

Situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu pun dinilainya telah memberi tekanan berat terhadap multilateralisme dan hukum internasional, sehingga meningkatkan risiko eskalasi.

“Banyak negara beralih ke mode bertahan hidup. Hukum internasional mengalami tekanan yang kian berat. Institusi-institusi multilateral menghadapi tekanan yang semakin memuncak,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti berakhirnya Perjanjian New START yang sebelumnya menjadi salah satu pilar pengendalian senjata nuklir dunia.

Menurut dia, hal ini menyebabkan ketiadaan kerangka yang mengikat dua negara pemilik senjata nuklir terbesar di dunia, dan berakibat kian melemahnya arsitektur pengendalian senjata global. Termasuk, memperbesar ketidakpastian strategis.

“Ini menandai momen yang meresahkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada batasan yang disepakati mengenai kekuatan nuklir strategis mereka,” katanya.

Dia menegaskan, bahwa ini bukan hanya perkara masalah bilateral. Sebab, konsekuensinya bersifat global.

“Hal ini berdampak pada setiap negara, khususnya negara-negara yang memilih untuk menahan diri dari nuklir. Hal ini mengurangi prediktabilitas, mengikis transparansi, serta meningkatkan risiko salah perhitungan dan perlombaan senjata yang baru,” sambungnya.

Situasi tersebut, lanjut Sugiono, turut memperlihatkan ketidakseimbangan yang semakin nyata antara kewajiban nonproliferasi dan minimnya kemajuan perlucutan senjata.

Negara-negara non-senjata nuklir terus didorong untuk menahan diri, sementara perlucutan senjata justru berjalan lambat.