JawaPos.com - Eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memicu krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial berkepanjangan. Itu bisa terjadi lantaran banyak negara dunia masih bergantung pada minyak dan gas. Atas kondisi tersebut, Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyerukan antisipasi krisis dampak perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel.

Ketua Umum KH. Said Aqil Siroj menyampaikan hal itu dalam kegiatan Tadarus Ekologi, Buka Puasa Bersama dan Berbagi yang dilaksanakan bersama Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong pada Jumat (13/3). Menurut dia, perlu adaptasi dan mitigasi atas berbagai kemungkinan yang terjadi akibat perang dan ancaman bencana ekologis.

Potensi gangguan terhadap kedaulatan pangan, energi, keuangan, dan kenyamanan ibadah haji maupun umrah, kata KH. Said Aqil, harus dicarikan solusi segera. Berbagai opsi strategis untuk mengurangi ketergantungan Impor di semua bidang dan untuk mensolusikan problem harus dipercepat.

”Kecerdasan Masyarakat harus ditingkatkan agar tidak ketinggalan, di tengah kompetisi global dan meluasnya berbagai bentuk perang digital dan cyber, serta perang modern lainnya dengan persenjataan canggih yang ter-update,” ungkap dia dikutip Sabtu (14/3).

Baca Juga:Arus Mudik Lebaran 2026 Mulai Terlihat, Lalu Lintas di Tol Jabodetabek dan Bandung Naik

Pada saat bersamaan, KH. Said Aqil mengingatkan perlunya antisipasi kemungkinan penyalahgunaan HAARP atau High-frequency Active Auroral Research Program untuk merekayasa iklim sebagai senjata pengendali cuaca yang merusak negara lain. Apalagi Indonesia merupakan negara besar yang dikelilingi oleh Ring of Fire dan rawan terhadap bencana.

”Saat ini kedaulatan suatu negara tidak hanya ditentukan dengan kedaulatan teritorial semata, tetapi lebih dari itu, juga sangat ditentukan oleh posisi kedaulatan digital, kedaulatan aset sejarah dan budaya, kedaulatan ekologis, kedaulatan pangan dan energi serta kedaulatan teknologi futuristik,” ucap ulama yang pernah menjadi ketua umum PBNU tersebut.

KH. Said Aqil menambahkan bahwa positioning suatu bangsa dapat diubah dengan model valuasi berbasis kedaulatan data dan informasi yang menunjukkan besaran aset dan kekuatan negara tersebut. Dalam hal ini, Indonesia tidak boleh ketinggalan dalam berbenah diri dan harus berani memvaluasi ulang aset-aset strategis dan kemudian menegosiasikan posisinya untuk tampil menjadi negara maju.

Dalam kesempatan yang sama, KH. Said Aqil mendorong agar negara-negara BRICS Plus yang dipimpin oleh Tiongkok hadir dan mensolusikan dinamika serta problematika global yang tengah terjadi. Dia menekankan bahwa perang atas nama apapun harus dihentikan, krisis ekologi harus diakhiri. Sehingga peradaban dunia tidak bergerak menuju kepunahan.

”Krisis Ekologi harus diakhiri, dengan upaya-upaya yang sangat revolusioner, agar bumi kembali utuh dan selamat dari kehancuran,” harapnya.