JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk terus membenahi aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri. Dia melakukan itu untuk memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik. Karena itu, presiden memastikan tidak ada satupun yang kebal hukum.

Menurut Prabowo, reformasi sektor hukum yang dilakukan tidak hanya terbatas pada satu institusi, melainkan turut mencakup seluruh perangkat negara yang memiliki peran dalam penegakan hukum. Sehingga keinginannya melakukan transformasi bangsa dapat tercapai.

”Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” kata Prabowo dalam dialog bertajuk Presiden Prabowo Menjawab yang ditayangkan pada kanal YouTube Prabowo Subianto.

Baca Juga:8 Sifat Ini Jadi Tanda untuk Orang yang Suka Kopi Hitam Pahit Menurut Psikologi, Apa Saja?

Prabowo tegas menyatakan bahwa keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas menjadi syarat mutlak bagi negara jika ingin kuat dan berhasil. Dia menyebut, the rule of law adalah salah satu bagian penting dari suatu negara.

”Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” ujarnya.

Karena itu, Prabowo juga memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara. Dia mengingatkan bahwa tindakan oknum dapat merusak kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan. Maka aparat harus taat dan patuh pada hukum.

”Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ungkap dia.

Dalam ikhtiar melakukan pembenahan tersebut, Prabowo memastikan akan memberikan kesempatan kepada masing-masing institusi untuk melakukan perbaikan secara internal. Namun, apabila tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas.

”Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” imbuhnya.

Di luar itu, kepala negara menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik-praktik ilegal yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat. Misalnya dalam kasus tambang. Menurut dia, seharusnya aparat di daerah bisa melakukan pencegahan.

”Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” ujarnya.

Dia pun mengingatkan, sejauh ini sudah banyak penindakan dilakukan terhadap aparat yang melanggar hukum. Termasuk aparat berkedudukan tinggi dan berpangkat jenderal. Komitmen itu akan terus dilakukan oleh Prabowo bila memang terbukti terjadi pelanggaran.

”Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” kata dia tegas.