JawaPos.com-Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti pembenahan sistem distribusi bantuan sosial (bansos) yang penting. Ia menegaskan, bansos harus jadi instrumen perlindungan masyarakat yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru.

Menurut Selly, sinkronisasi data dan proses verifikasi ketat adalah kunci agar bantuan negara tepat sasaran dan tidak tertahan di bank. Ia menilai persoalan klasik akurasi data penerima masih menghambat di lapangan.

Mengacu pada pengalaman teknis, Selly menyarankan Kemensos menyatukan proses penyaluran dengan validasi data secara simultan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi bansos.

“Di tengah tekanan inflasi saat ini, penyaluran bansos dan proses verifikasi data penerima oleh Kemensos tidak boleh dipisahkan. Pusdatin dan pendamping harus memverifikasi dan memvalidasi sebelum data diserahkan ke bank Himbara,” kata Selly kepada wartawan, Jumat (27/3).

Ia juga mengkritisi kenaikan desil kesejahteraan yang dinilai belum ada landasan otoritas kuat. Kondisi ini dikhawatirkan memicu bantuan hanya berputar di kelompok tertentu, sementara yang membutuhkan terabaikan.

“Pemberian bansos di tengah inflasi bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, verifikasinya harus matang dan tidak berbelit. Jangan sampai yang menerima itu-itu saja, bahkan dana justru mengendap di bank,” tegasnya.

Selly mengingatkan bansos tidak boleh jadi celah penyimpangan. Ia mendorong aparat hukum terlibat sejak awal pendataan. Langkah ini diharapkan mengawal distribusi bantuan agar diterima tanpa potongan atau pungutan liar.

Selain itu, Selly usulkan pemerintah buka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pembaruan data penerima bansos. Masyarakat diharapkan aktif mengusulkan penerima baru dan melaporkan data tidak akurat di lingkungannya. ’’Ruang partisipasi masyarakat harus dibuka lebar agar data bansos lebih akurat dan transparan,” jelasnya.

Baca Juga: Mensos Gus Ipul Pastikan Bansos Tak Terdampak Efisiensi Anggaran: Kebutuhan Rakyat Prioritas! 

Legislator Fraksi PDIP itu menegaskan bansos harus dipandang sebagai instrumen mitigasi ekonomi yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. ’’Bansos harus berbasis mitigasi, bukan sekadar pembagian. Harus jelas siapa terdampak, siapa membutuhkan, dan bagaimana negara melindungi mereka,” ungkap dia. (*)