Komisi Percepatan Reformasi Polri Tak Ingin Bocorkan Hasil Evaluasi, Akan Disampaikan Langsung Secara Lisan ke Presiden

JawaPos.com - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan masih menunggu waktu dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan hasil kajian dan evaluasi terhadap institusi Polri.

Jimly mengungkapkan, pihaknya telah menyelesaikan kajian dan laporan tersebut lebih dari dua bulan lalu. Namun hingga kini, pihaknya masih menanti jadwal untuk dapat bertemu langsung dengan Presiden.

“Sudah selesai kami kerjanya, tinggal menunggu waktu Presiden,” kata Jimly di Jakarta, Jumat (17/4).

Baca Juga:Evakuasi 8 Jenazah Korban Selesai, Basarnas Tutup Operasi SAR Kecelakaan Helikopter PK-CFX di Kalbar

Ia menjelaskan, laporan tersebut memang belum diserahkan kepada Presiden karena adanya kesepakatan untuk tidak menyampaikannya secara tertulis. Hal ini dilakukan guna menghindari potensi kebocoran informasi.

Komisi Percepatan Reformasi Polri sepakat bahwa hasil kajian akan disampaikan langsung melalui pertemuan tatap muka dengan Presiden.

Jimly memperkirakan pertemuan tersebut akan berlangsung dalam waktu dekat, mengingat Presiden Prabowo telah menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negerinya ke Rusia dan Prancis.

“Karena ada usul supaya jangan diserahkan secara tertulis nanti bocor. Nanti kita tunggu waktu. Saya sudah janji, terakhir sesudah pulang dari Rusia dan Prancis akan segera dijadwalkan. Kita tunggu saja, yang jelas kami sudah selesai sejak dua bulan lalu,” jelasnya.

Baca Juga:Ciptakan Ekosistem Pemberdayaan, Perputaran Uang dari Program MBG ke Petani-Peternak Capai Rp 600 Miliar per Hari

Namun, Jimly enggan mengungkap poin-poin utama dalam hasil kajian tersebut. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut harus terlebih dahulu dibaca dan ditindaklanjuti oleh Presiden.

“Ada, tapi jangan dulu, karena perlu Presiden yang memutuskan. Sabar ya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri aktif melakukan audiensi dengan berbagai elemen masyarakat untuk menghimpun masukan terkait reformasi Polri.