Prabowo Pangkas Potongan Aplikator Ojol jadi 8 Persen, DPR Dorong Lewat Revisi Permenhub

JawaPos.com - Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan potongan tarif aplikator ojek online (ojol) menjadi di bawah 10 persen.

Ia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa segera menindaklanjutinya lewat revisi Peraturan Menteri (Permen).

"Perjuangan kami di Komisi V bersama teman-teman ojol akhirnya didengar Presiden Prabowo. Kementerian Perhubungan harus segera menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan merevisi Peraturan Menteri," kata Sofwan Dedy kepada wartawan, Minggu (3/5).

Ia menyambut baik tuntutan para pengemudi ojol yang didengar pemerintah. Ia memastikan, Komisi V DPR akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut. 

Menurutnya, revisi Peraturan Menteri sebagai indikator awal keseriusan pemerintah dalam menjalankan arahan Presiden.

"Sebagai anggota Komisi V, saya akan proaktif memonitor apakah arahan Presiden ini ditindaklanjuti oleh Kemenhub dan aplikator ojek online atau tidak? Indikatornya sederhana, dimulai dari revisi Peraturan Menteri," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan telah memangkas potongan komisi aplikator ojek online (ojol) menjadi 8 persen, dari sebelumnya ditetapkan sebesar 20 persen.

Hal itu menjadi komitmen Prabowo untuk bisa menerapkan potongan komisi aplikator ojol di bawah 10 persen. Menurutnya, para pengemudi merupakan pekerja yang setiap hari mempertaruhkan keselamatan di jalan sehingga harus mendapatkan perlindungan dan pembagian pendapatan yang lebih adil.

“Saudara-saudara, ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Gimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10 persen? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” ujar Prabowo dalam acara Perayaan Hari Buruh May Day di Monas, Jakarta, Jumat (1/5).

Ia bahkan melontarkan kritik keras kepada perusahaan aplikasi yang dinilai terlalu banyak mengambil keuntungan dari jerih payah pengemudi. Prabowo menegaskan, aplikator ojol untuk hengkang dari Indonesia jika tidak mau mengikuti aturan yang ada.