Anggaran Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Diduga 'Disunat', Ekonom Sebut Potensi Kerugian Capai Rp 64 Triliun

JawaPos.com – Dugaan ketimpangan dalam proyek pembangunan fisik Gedung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mencuat. Ekonom dan Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra, mengungkapkan bahwa kontraktor pembangunan di lapangan disebut hanya menerima sekitar Rp 800 juta dari total anggaran proyek yang mencapai Rp 1,6 miliar per unit.

Hal itu dia ketahui usai memperoleh curhatan dari kontraktor Koperasi Merah Putih asal Jawa Barat. Ia menilai, besaran anggaran yang tidak sesuai menimbulkan tanda tanya besar, utamanya terkait dengan penggunaan sisa anggaran yang tidak terserap dalam pembangunan fisik.

“Jadi itu kan nilai proyek pembangunan fisik, sebenarnya di angka Rp 1,6 miliar anggarannya. Kenapa mereka curhat itu? Jadi mereka ternyata cuma ngerjainnya, dapatnya tuh sekitar 800 juta. Sekitar 50% hanya digunakan untuk pembangunan fisik, 50% yang sebenarnya yang mereka kerjakan. Kemana sisanya? Nah itu pertanyaannya,” ujar Gede Sandra dalam sebuah tayangan podcast di salah satu kanal YouTube, dikutip Minggu (3/5).

Baca Juga:20 Spot Cafe Outdor Ternyaman di Surabaya, Kuliner Sedap dari Konsep Futuristik hingga Suasana Kemping

Gede menjelaskan, informasi yang diterimanya masih bersifat awal dan berasal dari laporan sejumlah kontraktor, khususnya di wilayah Jawa Barat. Meski demikian, ia menilai indikasi tersebut cukup serius dan layak untuk ditindaklanjuti melalui investigasi mendalam.

Ia bahkan memproyeksikan potensi kerugian yang besar jika pola tersebut terjadi secara masif. Dengan target pembangunan mencapai 80.000 unit Kopdes Merah Putih, dugaan kebocoran Rp 800 juta per unit bisa mencapai angka fantastis hingga Rp 64 triliun.

“Bila dikali-kalikan aja, jadi Rp 800 juta yang tadi bilang bocor. Kita bilang istilahnya bocor. Diduga bocor. Ditilep. Diduga ditilep. Dikalikan dengan 80.000 unit, itu nilainya nggak main-main Bang, Rp 64 triliun," jelasnya.

Kendati demikian, angka kerugian itu masih belum bisa dipastikan, karena kata dia perlu untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Terlebih menurutnya, laporan yang didapatkan masih berupa curhatan via telepon.

Baca Juga:12 Pilihan Toko Roti Terbaik di Surabaya dengan Resep Kuliner Turun Temurun Bertahan Puluhan Tahun

"Karena yang laporan dari saya, cuma via telepon, dan laporannya seperti ini. Kita dengar seperti itu. Lho, ini programnya pemerintah Prabowo salah satu yang andalan, selain MBG. Kopdes ini, kenapa justru ada suara-suara sumbang seperti ini," bebernya.

Lebih jauh, Gede menyoroti dampak langsung terhadap kualitas pembangunan. Ia menyebut, keterbatasan anggaran yang diterima kontraktor berpotensi membuat pembangunan dilakukan seadanya dengan material yang menyesuaikan kemampuan biaya.

Di sisi lain, ia pun menyoroti perihal Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang ternyata masih bisa dilakukan dengan anggaran senilai Rp 700 juta. Dengan begitu, kata dia, anggaran sebesar Rp 800 juta bisa dinilai tak efisien di tengah proses efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.