Narasi NGO Didanai Asing Dinilai Keliru, Kritik Sipil Disebut Penting untuk Jaga Kualitas Demokrasi

JawaPos.com – Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Barry, menilai anggapan bahwa NGO yang menerima pendanaan asing bertujuan menciptakan instabilitas nasional merupakan cara pandang yang keliru. Ia menegaskan, kritik yang disampaikan organisasi masyarakat sipil justru menjadi bagian penting dalam mekanisme demokrasi guna menjaga keseimbangan kebijakan publik.

Ashov mencontohkan sejumlah kebijakan strategis, seperti Omnibus Law, revisi UU KPK, hingga UU Minerba, yang memunculkan reaksi publik karena proses pembahasannya dinilai berlangsung cepat dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

“Ketika ruang dialog publik menyempit, maka kritik dan ketidakpuasan akan muncul secara alami. Dalam situasi seperti itu, NGO hadir memberikan pandangan pembanding melalui riset, advokasi, dan edukasi publik,” kata Ashov dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (14/5).

Ia menjelaskan, bantuan pendanaan yang diterima NGO umumnya digunakan untuk memperkuat kapasitas riset serta pendampingan masyarakat. Dukungan tersebut juga diarahkan pada advokasi hak publik, termasuk akses terhadap lingkungan hidup yang sehat, air bersih, dan ruang hidup yang aman.

Menurut Ashov, sumber utama instabilitas sosial justru lebih banyak berasal dari ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya keresahan masyarakat terhadap masa depan. Kekhawatiran mengenai lapangan pekerjaan, pendidikan, hingga tingginya biaya hidup dinilai menjadi faktor yang lebih memengaruhi kondisi sosial.

Sementara itu, peneliti WALHI, Faizal Ratuela, mengatakan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, NGO kerap menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang belum sepenuhnya dijangkau negara. Ia menilai, kehadiran masyarakat sipil diperlukan agar pembangunan tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekologis.

“Kalau data dan informasi dibuka secara transparan kepada publik, maka ruang dialog akan lebih sehat dan kritik bisa diselesaikan secara objektif,” bebernya.

Faizal menambahkan, kerja sama maupun pendanaan internasional tidak otomatis membuat NGO kehilangan sikap nasionalisme. Ia menyebut banyak organisasi masyarakat sipil justru bergerak untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi hak masyarakat lokal.