Tidak Peduli Orang Dekat, Presiden Prabowo Minta BPKP Tindak Pejabat yang Bandel

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tetap memeriksa pejabat yang diduga melakukan penyelewengan meski memiliki kedekatan dengan dirinya.

"Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar, heran saya, kenapa? Stres dia Pak, karena yang dia laporkan, diketahui lah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden," kata Prabowo di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

"Dia lihat saya, masalahnya apa? Bagaimana Pak, petunjuk. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, nggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa," tegasnya.

Baca Juga:12 Mall Terbaik di Medan, Cocok Buat Liburan Indoor yang Adem Bebas dari Cuaca Panas

Presiden mengaku sedih karena masih menerima laporan mengenai pejabat yang melakukan penyalahgunaan jabatan dan mengambil uang rakyat setelah diberi kepercayaan menduduki posisi penting.

Prabowo menegaskan pejabat yang telah diberi kehormatan dan kepercayaan seharusnya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas, bukan justru menyalahgunakan kewenangan.

Kepala Negara juga menyebut perkembangan teknologi digital saat ini membuat berbagai penyimpangan lebih mudah terdeteksi.

Presiden mengaku prihatin terhadap dampak kasus penyelewengan terhadap keluarga pejabat yang terlibat, terutama anak dan istri mereka.

"Saya heran sekarang ada digital, ada macam-macam, sekarang pasti ketahuan deh. Saya sedih di ujung puncak karir, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya," ujarnya.

Baca Juga:6 Shio yang Diprediksi Dapat Rezeki Nomplok di Akhir Bulan, Uang Tak Terduga Menghampiri

Meski demikian, Prabowo menegaskan setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab kepada negara dan rakyat sehingga proses pemeriksaan harus tetap berjalan.

Presiden mengatakan penindakan juga berlaku terhadap kader partainya sendiri dan menyebut sejumlah kader Partai Gerindra telah diproses hukum.