Sekjen Laskar Merah Putih Sebut Penggeledahan Kejaksaan Agung di BGN Bukti Presiden Prabowo Berani Bertindak Tegas

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor BGN bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Rabu (3/6). Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mochamad Jeffry memastikan hal itu saat dilonfirmasi awak media pada Rabu (3/6).

Dia menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti terkait penanganan kasus. “Penyidik Pidsus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," kata dia saat dikonfirmasi. 

Namun demikian, Jeffry belum mengungkap secara jelas perkara yang tengah ditangani Kejagung terkait dengan penggeledahan itu. Pun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang menyebut keterlibatan individu tertentu maupun hubungan langsung antara penyidikan tersebut dengan pencopotan pimpinan BGN.

Baca Juga:Gerindra Surabaya Yakin Pergantian Pucuk Pimpinan BGN sebagai Respons Presiden Prabowo atas Berbagai Masukan

Sementara itu, Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha menyebut rangkaian kejadian di BGN mulai dari pencopotan dan penggantian pucuk pimpinan merupakan bukti ketegasan Presiden Prabowo dalam menindak pelanggaran melawan hukum. Pemerintah telah menjadikan Makanan Bergizi Gratis sebagai program prioritas nasional yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tujuan program ini sangat baik untuk meningkatkan kesehatan dan gizi sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Jadi semua tidak boleh main-main. Yang main mata, main kayu, main anggaran harus disikat," tandas Abdul Rachman Thaha. 

Sebab menurut dia, program ini mendapatkan sorotan dari masyarakat. Pihaknya menduga ada sesuatu yang tidak beres dalam menjalankan program tersebut sehingga Kejaksaan Agung bertindak. Aparat penegak hukum itu, menurut dia sudah pasti mendapat dukungan presiden dalam menindak pelanggaran yang terjadi di dalam program yang menjadi unggulan pemerintah. 

Baca Juga:Kantor BGN Digeledah Kejagung Sejak Subuh, Pegawai Terlantar di Parkiran!

Dia mengaku mendengar ada banyak penyeleweangan dalam menjalankan program itu. Untuk pembangunan gerai atau dapur umum dalam menentukan titik diduga sudah ada proses jual beli. Hal itu terbukti dari banyak laporan di daerah mengaku tertipu.

"Kabarnya untuk mendapatkan titik pembangunan gerai itu harus setor dulu. Selain itu pemasok di setiap daerah diduga meakukan monopoli bahan baku. Ini kan semua menjadi permainan dan pelanggaran," ungkap Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, niat baik Presiden Prabowo untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat melalui MBG harus didukung semua pihak. Program prioritas nasional ini banyak menyedot anggaran demi kepentingan masyarakat.