Kapolri Listyo Sigit Dorong Resiprokalitas ASN-Polri, Dinilai Perkuat Demokrasi dan Keterbukaan Institusi

JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo membuka wacana baru dalam reformasi kelembagaan kepolisian dengan merespons usulan Menteri HAM Natalius Pigai terkait peluang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengisi posisi tertentu di tubuh Polri. Gagasan tersebut dinilai sebagai langkah progresif yang mencerminkan keterbukaan institusi kepolisian terhadap nilai-nilai demokrasi modern.

Pernyataan tersebut dipandang bukan sekadar respons administratif, melainkan sinyal kuat adanya perubahan pola pikir dalam institusi kepolisian.

Analis politik senior, Boni Hargens, menilai langkah Kapolri sebagai terobosan paradigmatik yang menunjukkan kemampuan adaptasi institusi keamanan terhadap tuntutan demokrasi kontemporer. Menurutnya, kebijakan itu mencerminkan cara berpikir yang lebih modern dan inklusif.

"Kapolri Listyo Sigit berhasil menjaga keseimbangan antara dorongan reformasi kepolisian dari masyarakat dengan kebutuhan Polri untuk tetap menjadi institusi yang solid dan profesional," kata Boni Hargens kepada wartawan, Rabu (10/6).

Baca Juga:Prabowo Bakal Bertolak ke Rusia 17 Juni, Hadiri KTT ASEAN-Rusia di Kazan

Di sisi lain, Polri juga dinilai mampu menunjukkan sikap proaktif untuk lebih dekat dengan masyarakat sipil tanpa kehilangan integritas kelembagaannya.

Menurut Boni, gagasan tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar dibanding sekadar perubahan teknis birokrasi. Ia menilai, konsep keterlibatan ASN sipil di lingkungan Polri merupakan bagian dari transformasi hubungan antara institusi keamanan negara dan masyarakat sipil, dari pola yang cenderung hierarkis menuju pendekatan kolaboratif yang lebih demokratis.

Dalam praktik demokrasi modern, keterlibatan unsur sipil dalam lembaga keamanan dianggap sebagai indikator penting kematangan sistem demokrasi suatu negara. 

Karena itu, langkah yang diambil Kapolri dinilai dapat membawa Indonesia semakin dekat dengan praktik negara-negara demokratis maju yang telah mengintegrasikan tenaga sipil profesional ke dalam institusi kepolisian.

"Kebijakan tersebut memiliki dampak strategis terhadap penguatan demokrasi nasional di masa depan," tuturnya.