Banyuwangi Nomor 1 Nasional, Raih Skor Tertinggi Evaluasi Kemendagri, Kinerja Daerah Diakui Pemerintah Pusat

JawaPos.com — Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai kabupaten dengan kinerja terbaik nasional tahun 2026 setelah meraih skor tertinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan tersebut diberikan pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Jakarta dan menjadi pengakuan atas capaian pembangunan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang dinilai unggul di tingkat nasional.

Penghargaan itu diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang berlangsung di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Prestasi tersebut menambah deretan capaian Kabupaten Banyuwangi yang selama beberapa tahun terakhir konsisten mencatatkan berbagai inovasi pelayanan publik.

Penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun sebelumnya.

Baca Juga:Banyak Program Inovatif, Bupati Ipuk Raih Dua Penghargaan Pendidikan dari Mendikdasmen

Bagaimana Banyuwangi Menjadi Kabupaten Berkinerja Terbaik Nasional?
Kabupaten Banyuwangi berhasil meraih skor tertinggi nasional sebesar 3,8202 dengan status kinerja tinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Capaian itu menempatkan Banyuwangi di posisi teratas dibanding seluruh kabupaten di Indonesia.

Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi Budi Santoso menjelaskan, penilaian tersebut merupakan hasil evaluasi tahunan yang dilakukan Kemendagri melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Evaluasi itu menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

“Alhamdulillah Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif,” kata Budi.

Menurutnya, hasil tersebut mencerminkan kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. Penilaian juga dilakukan secara objektif berdasarkan data yang terukur.