Di Hari Bhayangkara ke-80, Besok BEM UI Gelar Aksi Simbolik di Mabes Polri 

JawaPos.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Universitas Indonesia (BEM se-UI) akan menggelar aksi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Rabu (1/7). Menariknya, aliansi mahasiswa ini memilih tidak menurunkan massa besar, melainkan mengusung konsep aksi simbolik bertajuk #MatinyaReformasiPolri.

Aksi ini dilakukan bertepatan dengan perayaan Hari Bhayangkara ke-80. Mahasiswa ingin menyampaikan pesan terkait evaluasi kinerja korps baju cokelat tersebut.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menegaskan, gerakan kali ini memang dirancang berbeda dari demonstrasi pada umumnya.

Baca Juga:Re-design BUMN Lewat Danantara Dinilai Perkuat Perlindungan Business Judgment Rule

"Mengenai besok kita tidak aksi massa, kita aksi simbolik," ujar Athof saat dikonfirmasi, Selasa (30/6).

Bawa Simbol Perkabungan ke Trunojoyo

Aksi yang dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB di Jalan Trunojoyo ini menjadi bentuk ekspresi duka dan kekecewaan mahasiswa. Aliansi BEM se-UI menilai agenda Reformasi Polri yang digaungkan sejak era reformasi telah gagal total.

Baca Juga:Kasus Dugaan Intimidasi dr. Icha Bukan Hal Baru, PP PDUI Tulis Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo

Nantinya, para mahasiswa akan membawa berbagai simbol perkabungan. Hal ini dilakukan sebagai representasi visual dari matinya hati nurani institusi kepolisian dalam menjaga ruang sipil.

"Terkait tuntutan tidak ada, kita hanya ingin menunjukkan bahwa telah mati hati nurani polisi termasuk reformasi kepolisian," tegas Athof.

Soroti Normalisasi Kekerasan Aparat

Kendati tidak membawa daftar tuntutan formal, aksi ini membawa pesan kritik yang tajam. Mahasiswa menyoroti sejumlah isu krusial yang belakangan ini meresahkan publik, mulai dari kekerasan aparat, kriminalisasi warga sipil, hingga masalah impunitas.

Aliansi BEM se-UI menilai ada kecenderungan perluasan kekuasaan aparat yang mulai merambah ke ruang-ruang warga sipil. Pola-pola seperti ini dinilai tidak boleh terus dinormalisasi demi menjaga iklim demokrasi yang sehat.