Sempat Didemo Massa soal Perkara Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Gedung Kejagung Kini Kondusif

JawaPos.com - Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) terlihat sudah kondusif setelah sempat digeruduk kelompok pengunjuk rasa, pada Rabu sore (22/7). Aktivitas di depan Gedung Kejagung, Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, sudah berjalan normal.

Pantauan JawaPos.com sekitar pukul 22.40 WIB, lalu lintas di depan Gedung Korps Adhyaksa itu sudah bisa dilalu kendaraan roda dua dan roda empat menuju arah Senayan.

Bahkan, trotoar di sekitar Gedung Kejagung saat ini sudah bisa dilalu pejalan kaki yang berlalu lalang, serta tempat beristirahat para pengemudi ojek online (ojol).

Baca Juga:Menlu Iran Ungkap Detik-detik Selamat dari Serangan AS-Israel yang Tewaskan Khamenei, Akui Ada Kebocoran Intelijen

Salah seorang pedagang asongan, Agus, 39, mengakui sempat terjadi aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejagung. Ia menyebut, mereka sempat mendirikan tenda sebagai tanda protes terhadap Korps Adhyaksa.

"Tadi demo sampai sekitar jam 8 malam, kayaknya itu paling lama, biasanya cuma sampai Maghrib," kata Agus ditemui di depan Gedung Kejagung, Rabu malam (22/7).

Dalam aksi yang digelar pada Rabu sore, massa mendesak Kejagung segera mengumumkan secara terbuka status hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Mereka menilai keterbukaan diperlukan untuk memberikan kepastian kepada publik sekaligus menjaga kepercayaan terhadap proses penegakan hukum.

Direktur Jaringan Intelektual Hukum Nasional, Riswan Siahaan, mengatakan aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait penanganan perkara yang menyeret nama mantan Jampidsus itu.

"Kami berharap Jaksa Agung untuk sesegera membongkar dan mengeluarkan eks Jampidsus Febri kepada publik, sehingga publik tidak bertanya-tanya. Kami berharap sekali tidak ada hukum yang tumpul," kata Riswan saat berorasi.

Riswan juga mempertanyakan komitmen aparat dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan transparan. Ia menegaskan, keterbukaan kepada masyarakat penting agar tidak muncul anggapan adanya perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak tertentu dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Ia juga meyakini pengusutan perkara secara menyeluruh berpotensi mengungkap keterlibatan pihak lain selain nama-nama yang telah mencuat ke publik.