Gus Miftah: Presiden Prabowo Tak Intervensi Pemilihan PBNU, Jangan Bawa-bawa Istana!

JawaPos.com - Tokoh agama Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak melakukan intervensi dalam pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026.

Gus Miftah mengatakan, berdasarkan pengetahuannya, Istana sama sekali tidak ikut campur dalam proses penentuan kepemimpinan PBNU. Menurut dia, Presiden Prabowo memahami batas antara kepentingan politik kekuasaan dan kedaulatan organisasi keagamaan.

"Istana dalam hal ini Presiden, sepengetahuan saya, sama sekali tidak ikut campur, tidak mengintervensi, dan tidak terlibat dalam pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang," kata Gus Miftah dalam keterangannya.

Menurut Gus Miftah, sikap tersebut menunjukkan penghormatan Presiden terhadap kemandirian NU. Ia menilai, keputusan tentang masa depan organisasi keagamaan terbesar di Tanah Air itu harus sepenuhnya menjadi kewenangan para ulama dan peserta muktamar yang membawa mandat dari akar rumput Nahdliyin.

Baca Juga:Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

Gus Miftah menyebut, terdapat batas yang harus dijaga antara kekuasaan politik dan kedaulatan moral organisasi masyarakat. Baginya, NU memiliki posisi penting sebagai salah satu kekuatan civil society yang selama ini ikut menjaga kehidupan sosial dan moral bangsa.

"Di sinilah letak kearifan Presiden. Beliau tahu persis batas demarkasi antara kekuasaan politik dan kedaulatan moral jam'iyah," ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan atau menjual nama Istana untuk kepentingan pencalonan dalam Muktamar ke-35 NU. Klaim mengenai adanya restu atau titipan dari pemerintah, menurut Gus Miftah, justru berpotensi mengganggu independensi forum muktamar.

Karena itu, Gus Miftah meminta pihak-pihak yang mengatasnamakan Presiden Prabowo untuk mendapatkan dukungan agar menghentikan tindakannya tersebut. Menurutnya, tindakan semacam itu tidak hanya mengganggu proses pengambilan keputusan para ulama, tetapi juga berpotensi mencoreng nama baik Presiden Prabowo.

"Sudah saatnya mereka yang gemar mengklaim sepihak, lalu mengaku-ngaku mendapat 'restu Istana' untuk maju sebagai pemimpin NU agar segera berhenti," kata Gus Miftah.