Permudah Korban Gempa Urus Dokumen, Kemendagri Boyong Tim dan Teknologi ke NTT

JawaPos.com - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mempermudah pengurusan dokumen adminsitrasi kependudukan bagi warga Nusa Tenggara Timur (NTT) terdampak gempa bumi.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi dijadwalkan datang langsung ke Pulau Flores, hari ini, Senin (24/8). 

Keberangkatan ini membawa tim gabungan Kementerian Dalam Negeri dengan misi memulihkan dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat gempa, seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran.

"Kami menyadari tim Dukcapil bukan pasukan perintis jalan. Kami tidak memiliki keahlian teknis untuk penanganan darurat awal. Namun, begitu tahap awal berjalan, urusan dokumen kependudukan menjadi krusial agar warga bisa mengakses berbagai bantuan dan layanan publik," kata Teguh.

Baca Juga:Sempat Marah-marah, Wajah Pengemudi Perempuan yang Tabrak 2 Mobil dan Sebabkan 1 Tewas di Surabaya

Kemendagri menilai masalah administrasi kependudukan adalah aspek penting bagi kehidupan warga. Dengan bencana yang terjadi, maka perlu ada bantuan khusus dari pemerintah untuk meringankan warga.

Langkah Dukcapil untuk melakukan pelayanan secara jemput bola telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Dalam aturan tersebut, penduduk yang terdampak atau menjadi korban bencana alam termasuk dalam kategori Penduduk Rentan Adminduk karena mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.

Ditjen Dukcapil telah menyiapkan sejumlah perlengkapan darurat, mulai dari perangkat pencetakan KTP elektronik atau mobile enrollment, blangko KTP-el, jaringan komunikasi satelit Starlink, hingga peralatan pendukung pencetakan dokumen kependudukan.

Kemendagri akan bekerja bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Dinas Dukcapil kabupaten setempat. Enam Tim Unit Pelayanan yang bergerak ke sejumlah wilayah terdampak bencana. Tim 1 bertugas di Kabupaten Manggarai, Tim 2 di Kabupaten Manggarai Barat, Tim 3 di Kabupaten Manggarai Timur, Tim 4 di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo, Tim 5 di Kabupaten Ende, serta Tim 6 di Kabupaten Sikka. 

"Prinsipnya, kami hadir untuk memastikan negara tetap melayani warga di masa tersulit mereka. Dokumen kependudukan mungkin terlihat sekadar lembaran kertas, tetapi di tengah situasi bencana, lembaran itulah yang menjadi kunci bagi warga untuk menyambung hidup dan memulihkan keadaan," pungkas Teguh.