Klaster Mewah di Lapas Cibinong Dibongkar, DPR Minta Barang Bukti Diamankan

JawaPos.com - Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sepakat membongkar bangunan yang disebut sebagai klaster mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kesepakatan tersebut mencuat saat Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan ke Lapas Cibinong, pada Rabu (30/9).

Bangunan beserta sejumlah fasilitas di dalamnya sebelumnya menjadi temuan Ombudsman RI ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak), pada Rabu (23/9).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, Kemenimipas telah melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap bangunan tersebut sebelum pembongkaran dilakukan. Menurutnya, langkah pembongkaran merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

"Semuanya sudah diperiksa, sudah direkam, sudah difoto, sudah diinventaris," kata Sugiat di Lapas Cibinong.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menekankan, berdasarkan informasi yang diterima Komisi XIII, bangunan tersebut tidak tercatat sebagai aset Kemenimipas. Pembangunannya juga tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sugiat turut menyoroti posisi bangunan yang berada di kawasan aliran atau bantaran sungai. Menurut dia, keberadaan bangunan di lokasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Meski demikian, Sugiat menegaskan kewenangan teknis terkait pembongkaran berada di tangan Kemenimipas.

"Secara teknis pelaksanaan pembongkaran itu adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujarnya.

Sementara, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pembongkaran tidak dilakukan dengan mengabaikan proses investigasi yang masih berjalan.